Jakarta, Mata4.com — Seorang anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyediakan jalur pembiayaan yang lebih berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permintaan ini disampaikan menyusul masih banyaknya keluhan dari pelaku UMKM tentang sulitnya akses terhadap pendanaan formal, terutama dari lembaga keuangan perbankan.
Anggota Komisi VI DPR RI, (Nama Legislator), menyatakan bahwa sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, namun belum mendapat perhatian proporsional dalam hal akses pembiayaan. “UMKM kita itu menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Tapi soal pembiayaan, mereka tetap jadi warga kelas dua,” katanya dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (29/7).
Menurutnya, skema pembiayaan yang saat ini berlaku masih terlalu berorientasi pada prinsip kehati-hatian perbankan yang sulit dijangkau oleh pelaku UMKM. Persyaratan seperti agunan, riwayat kredit, dan prosedur yang berbelit membuat banyak UMKM tersingkir dari sistem keuangan formal.
Dorongan Reformasi Skema Pembiayaan
Legislator tersebut mengusulkan agar pemerintah segera merumuskan jalur pembiayaan alternatif yang inklusif, mudah diakses, dan berbasis pada potensi usaha, bukan sekadar aset. Salah satu model yang diajukan adalah perluasan program pembiayaan berbasis penjaminan dari pemerintah (credit guarantee), serta pengembangan platform pembiayaan digital yang terintegrasi dengan ekosistem UMKM.
“Kalau kita serius ingin UMKM naik kelas, maka pembiayaan mereka tidak boleh disamakan dengan korporasi besar. Harus ada perlakuan khusus dan dukungan nyata,” tegasnya.
www.service-ac.id
UMKM Hadapi Tantangan Modal Usaha
Sejumlah pelaku UMKM juga mengaku masih kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena batas plafon dan proses yang dianggap rumit. Di sisi lain, akses ke lembaga pembiayaan non-bank seperti fintech juga tak lepas dari masalah bunga tinggi dan risiko penyalahgunaan data.
Rika Yuliani, pelaku usaha kerajinan di Jawa Barat, mengatakan bahwa dirinya pernah mencoba mengajukan KUR, tetapi ditolak karena belum memiliki agunan yang cukup. “Padahal saya punya usaha yang sudah jalan 3 tahun. Omzet ada, tapi karena tidak ada aset tanah, langsung ditolak,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Percepat Akses
Dalam kesempatan yang sama, legislator juga meminta Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan untuk segera mengevaluasi efektivitas penyaluran KUR dan program-program pembiayaan lainnya. Ia menekankan bahwa penyaluran anggaran ke UMKM tidak hanya soal nominal, tetapi juga tentang kemudahan, kecepatan, dan keberpihakan.
“Jangan sampai anggaran triliunan untuk UMKM justru hanya bisa diakses oleh segelintir pelaku usaha yang sudah mapan. Ini tidak adil,” katanya.
Dorongan Kolaborasi Antarlembaga
Lebih lanjut, ia mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah untuk membentuk ekosistem pembiayaan UMKM yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
“Satu sisi kita dorong UMKM go digital, go ekspor, tapi kalau pembiayaannya tetap ribet dan tidak berpihak, itu hanya mimpi. Kita butuh kebijakan yang konkret dan eksekusi yang cepat,” tutupnya.
About the Author
