Jakarta/Kuala Lumpur, 2 Juli 2025 — Situasi panas kembali membayangi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia menyusul kesepakatan yang disebut-sebut terjadi antara Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, terkait kawasan perbatasan Blok Ambalat di Laut Sulawesi.
Isu ini menjadi sorotan hangat di Malaysia, setelah sejumlah media dan oposisi di Negeri Jiran menuding bahwa Anwar Ibrahim “terlalu lunak” dalam pembicaraan bilateral terakhirnya dengan Prabowo pada forum bilateral ASEAN di Jakarta, Juni lalu. Muncul kekhawatiran bahwa Malaysia bisa saja kehilangan klaimnya atas Blok Ambalat — wilayah yang selama ini menjadi sengketa maritim antara kedua negara.
Apa Itu Blok Ambalat?
Blok Ambalat adalah wilayah kaya minyak dan gas bumi di Laut Sulawesi yang terletak di dekat perairan Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia). Kedua negara telah lama berselisih mengenai klaim atas wilayah ini sejak awal 2000-an.
Meski Mahkamah Internasional pada 2002 telah memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia, namun status hukum Ambalat tetap belum terselesaikan sepenuhnya dan sering memicu ketegangan, termasuk adu kapal patroli kedua negara di masa lalu.
Pertemuan Anwar-Prabowo & Tuduhan “Kompromi Diam-diam”
Dalam pertemuan bilateral antara Anwar dan Prabowo pada pertengahan Juni 2025, dikabarkan ada kesepahaman bersama untuk “menghormati batas maritim yang diakui kedua negara serta menghindari provokasi di wilayah sensitif.” Namun, pihak oposisi Malaysia menuduh adanya “kompromi diam-diam” terkait Blok Ambalat.
Anggota Parlemen dari kubu oposisi Malaysia, Datuk Azmi Hassan, dalam sebuah wawancara menyatakan:
“Kalau benar Anwar menyerahkan sikap tegas kita atas Ambalat demi hubungan baik dengan Indonesia, itu pengkhianatan terhadap kedaulatan nasional kita!”
Sementara itu, media Malaysia seperti The Star dan Utusan Malaysia menyoroti absennya pernyataan eksplisit dari Anwar mengenai mempertahankan hak Malaysia atas blok tersebut.
Sikap Indonesia: “Tidak Ada yang Perlu Diributkan”
Dari pihak Indonesia, Kementerian Luar Negeri menepis isu bahwa Indonesia mendapat keuntungan sepihak. Juru bicara Kemlu RI menyebut bahwa pertemuan Prabowo-Anwar adalah bagian dari “proses diplomasi regional” dan belum sampai pada tahapan teknis atau finalisasi batas wilayah.
“Tidak ada keputusan final mengenai delimitasi wilayah maritim. Semua proses masih berlangsung sesuai hukum internasional.”
Sumber di dalam kabinet transisi Prabowo-Gibran juga menyebut bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan haknya atas Blok Ambalat, namun tetap membuka jalur diplomasi yang damai dan saling menghormati.
Dampak Geopolitik & Reaksi ASEAN
Ketegangan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan maritim di Asia Tenggara, termasuk di Laut China Selatan. Para analis menilai bahwa langkah Anwar dan Prabowo bisa menjadi pintu masuk untuk perjanjian perbatasan laut yang lebih luas antara Indonesia dan Malaysia, yang selama ini terganjal oleh beberapa titik sengketa.
Namun, reaksi keras dari publik dan elit politik Malaysia berpotensi menghambat proses damai tersebut. ASEAN sendiri masih belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai isu Ambalat ini.
About the Author
