Jakarta, Mata4.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung pernyataan mantan Presiden Jokowi bahwa proyek Kereta Whoosh merupakan investasi sosial, sehingga tidak perlu dipertentangkan dari sisi untung-rugi semata.
“Ada betulnya juga, sedikit. Karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Purbaya usai sarasehan 100 ekonom di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Namun Purbaya menilai, misi pembangunan wilayah (regional development) dari proyek ini belum terlihat optimal. Beberapa jalur pemberhentian kereta belum lengkap, sehingga kontribusi ekonomi di sekitar jalur masih minim.
“Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan,” tambahnya.
Jokowi: Kereta Whoosh Mengurangi Kerugian Negara
Jokowi menekankan, Kereta Whoosh adalah bagian dari investasi sosial untuk mengurangi kerugian akibat kemacetan Jabodetabek hingga Bandung. Menurut perhitungannya, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, sedangkan total Jabodetabek plus Bandung lebih dari Rp100 triliun per tahun.
“Transportasi massal diukur dari keuntungan sosial, misalnya pengurangan emisi karbon, bukan semata laba,” kata Jokowi.
Jokowi memperkirakan, EBITDA Kereta Whoosh akan positif setelah enam tahun beroperasi, seiring peningkatan peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Dugaan Korupsi dan Cost Overrun
Meski demikian, proyek ini juga mendapat sorotan terkait dugaan mark-up biaya. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), memperkirakan biaya pembangunan Kereta Whoosh mencapai US$7,27 miliar (Rp118,37 triliun), termasuk cost overrun US$1,2 miliar, jauh lebih tinggi dibanding kereta cepat di China.
“Saya duga proyek Kereta Whoosh kemahalannya luar biasa, sekitar 40–50 persen dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China. Tapi harus diaudit,” ujar Anthony.
Pemerintah membiayai 75 persen proyek dari utang China Development Bank (CDB). Menurut Anthony, bunga pinjaman China mencapai 2 persen per tahun, sementara proposal Jepang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun, selisihnya mencapai Rp1,9 triliun per tahun.
Anthony menekankan, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti fenomena ini agar jelas siapa pihak yang mengalihkan kerja sama pembangunan kereta cepat dari Jepang ke China.
About the Author
