Bekasi, Mata4.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Muzani berharap proses hukum yang kini dijalani Abdul Wahid dapat berjalan dengan baik dan segera menemukan titik terang.
“Mudah-mudahan persoalan ini bisa cepat selesai. Kita ikut prihatin,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Jadi Pembelajaran bagi Banyak Pihak
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai bahwa peristiwa ini seharusnya bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama pejabat publik, agar senantiasa menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan amanah jabatan.
“Mudah-mudahan masalahnya bisa cepat selesai dan ya, ini jadi pelajaran bagi kita semua,” kata Muzani menambahkan.
Gubernur Abdul Wahid Tiba di Gedung KPK
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 09.35 WIB, usai diamankan dalam OTT yang dilakukan di Riau pada Senin (3/11/2025).
Abdul Wahid tampak mengenakan kaus putih dan masker berwarna serupa. Ia memilih tidak memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di depan gedung KPK.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibawa pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, Muhammad Arif Setiawan, yang terlihat mengenakan jaket cokelat, serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau, Ferry Yunanda, dengan jaket putih.
Ketiganya kompak memakai masker putih dan langsung digiring menuju ruang pemeriksaan penyidik KPK tanpa memberikan pernyataan apa pun.

Partai PKB Tunggu Kejelasan
Sebelumnya, sejumlah pihak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai tempat Abdul Wahid bernaung, menyatakan masih menunggu pernyataan resmi KPK sebelum menentukan langkah politik selanjutnya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa pihaknya tidak akan berspekulasi dan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Proses Hukum Jadi Sorotan Publik
Kasus ini menjadi perhatian luas publik karena melibatkan kepala daerah aktif yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum Abdul Wahid dan para pejabat lain yang turut diamankan. Namun, juru bicara KPK menyebutkan bahwa lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif dan pengumpulan barang bukti.
Harapan Akan Transparansi
Ahmad Muzani menutup pernyataannya dengan harapan agar KPK bekerja secara profesional, terbuka, dan adil. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus terus dijalankan tanpa pandang bulu, namun tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
“Yang terpenting, semua pihak harus menghormati proses hukum. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai evaluasi agar pemerintahan di daerah tetap bersih dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
