Jakarta, Mata4.com — Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pada 27 hingga 29 September 2025 di Jakarta menjadi sorotan nasional karena memunculkan dinamika politik internal yang cukup tajam dan berpotensi memecah belah partai. Agenda pemilihan kepemimpinan baru PPP ternyata menyisakan ketegangan yang signifikan antara dua kubu berbeda pandangan, yang bersaing dalam menentukan arah dan wajah partai ke depan.
Perpecahan di tubuh PPP ini menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan kader, pengurus, dan pengamat politik. Muktamar yang seharusnya menjadi ajang penguatan soliditas dan penetapan visi bersama justru menjadi refleksi tantangan besar dalam internal partai yang memiliki akar kuat dalam perjuangan politik Islam di Indonesia.
Latar Belakang Muktamar dan Situasi Politik Internal PPP
Partai Persatuan Pembangunan memiliki sejarah panjang sejak terbentuk tahun 1973, sebagai gabungan dari beberapa partai Islam yang ingin memperkuat posisi umat Islam di kancah politik nasional. Nilai-nilai dasar PPP yang mengusung Islam moderat dan persatuan bangsa menjadi landasan penting perjuangan partai.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PPP mengalami berbagai tekanan internal akibat perubahan dinamika politik, tantangan regenerasi kepemimpinan, serta munculnya friksi antar elite partai. Muktamar ke-10 kali ini pun berlangsung dalam suasana yang berbeda dengan muktamar-muktamar sebelumnya, diwarnai persaingan ketat dan polarisasi di kalangan kader.
Kubu yang Bertarung dan Titik Konflik
Dalam Muktamar ke-10, dua kubu utama muncul dengan karakteristik dan visi yang berbeda. Kubu pertama diwakili oleh tokoh-tokoh senior yang mengusung pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dan sejarah PPP sebagai partai Islam moderat yang inklusif. Kubu ini menekankan pada konsolidasi internal dan pendekatan yang hati-hati dalam menentukan arah partai.
Sementara itu, kubu kedua cenderung lebih progresif dan menginginkan pembaruan signifikan dalam struktur organisasi serta strategi politik PPP agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan pemilih muda.
Persaingan ini tidak hanya berlangsung di ranah retorika, tetapi juga dalam pengambilan keputusan selama muktamar. Beberapa agenda penting sempat menemui jalan buntu karena ketidaksepakatan, yang menyebabkan suasana muktamar memanas dan sempat mengancam kelangsungan acara.
Respons dan Ajakan Tokoh Senior PPP
Melihat situasi yang semakin memanas, sejumlah tokoh senior PPP turun tangan dengan mengeluarkan pernyataan dan ajakan agar seluruh kader menenangkan suasana dan kembali berpijak pada sejarah dan nilai-nilai dasar partai. Mereka mengingatkan bahwa persatuan merupakan modal utama PPP untuk terus eksis dan berkontribusi dalam politik Indonesia.
Salah satu tokoh senior mengatakan, “PPP didirikan bukan hanya untuk kepentingan sesaat, melainkan sebagai wadah perjuangan umat Islam dan bangsa. Kita harus jaga persatuan dan jangan sampai perbedaan memecah belah kita.”
Ajakan ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, dan beberapa tokoh yang sebelumnya berseteru mulai membuka ruang dialog sebagai langkah awal rekonsiliasi.
Upaya Rekonsiliasi dan Musyawarah Internal
Sebagai bagian dari upaya meredam ketegangan, pengurus pusat PPP dan tokoh senior menginisiasi serangkaian pertemuan tertutup untuk membangun komunikasi yang konstruktif antar kubu. Diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi aspirasi semua pihak.
Sekretaris Jenderal PPP menyatakan, “Kita harus utamakan musyawarah mufakat dan kembali ke nilai-nilai persatuan. PPP harus bersatu agar bisa menghadapi tantangan politik nasional yang makin berat.”
Upaya rekonsiliasi ini juga didukung oleh pengurus daerah yang ikut meredam potensi konflik di tingkat bawah, sehingga soliditas partai tetap terjaga secara menyeluruh.
Pandangan Pengamat Politik dan Masyarakat
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Sari Anindita, menilai dinamika yang terjadi adalah bagian dari proses demokrasi internal yang wajar. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dan komunikasi dalam meredakan konflik.
“Perbedaan dalam partai adalah hal yang lumrah dan bahkan sehat, selama dikelola dengan cara yang benar. Rekonsiliasi dan dialog internal sangat penting agar partai tidak terpecah dan tetap memiliki daya tawar politik yang kuat,” jelas Dr. Sari.
Selain itu, masyarakat dan pemilih juga menaruh harapan besar agar PPP mampu menyelesaikan konflik internalnya dengan kepala dingin dan menampilkan wajah baru yang lebih solid dan modern.
Tantangan dan Prospek PPP ke Depan
PPP menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk persaingan ketat dengan partai Islam lain yang juga berupaya merebut suara umat. Selain itu, perubahan demografis dan preferensi pemilih mengharuskan PPP beradaptasi dengan cepat tanpa kehilangan jati diri.
Perpecahan internal dapat menghambat upaya konsolidasi dan pembaruan partai. Oleh karena itu, penyatuan visi dan strategi menjadi kunci untuk memperkuat posisi PPP di pentas politik nasional.
Dengan kembali meneguhkan nilai-nilai perjuangan historis dan spirit persatuan, PPP diharapkan dapat membangun kekuatan baru yang mampu bersaing secara sehat dan memenangkan hati rakyat.
Kesimpulan
Muktamar ke-10 PPP yang diwarnai ketegangan dan perpecahan sesungguhnya menjadi momentum penting untuk introspeksi dan pembenahan internal partai. Ajakan tokoh senior agar kader kembali ke akar sejarah dan nilai-nilai dasar partai menjadi kunci agar perbedaan tidak berujung pada fragmentasi.
Melalui dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi yang tulus, PPP diharapkan dapat bangkit sebagai partai yang solid dan relevan, serta terus berperan aktif dalam membangun bangsa Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera.
About the Author
