Jakarta, Mata4.com — Polemik internal terkait proses pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat ke publik. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme dan keabsahan pemilihan yang belakangan dilakukan oleh beberapa pihak di dalam partai. Situasi ini mendorong para pengamat dan pakar hukum tata negara untuk mengingatkan pentingnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sebagai rujukan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan internal.
PPP, sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, memiliki peran strategis dalam kancah politik nasional. Oleh karena itu, proses pemilihan ketua umum yang sehat dan berintegritas menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan kader dan masyarakat luas terhadap partai. Dr. Ahmad Suhaili, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa AD/ART adalah landasan konstitusional partai yang mengatur segala mekanisme organisasi, termasuk pemilihan ketua umum.
“AD/ART adalah pedoman hukum yang mengikat seluruh kader dan pengurus. Jika proses pemilihan ketua umum tidak mengacu pada ketentuan tersebut, bukan hanya akan menimbulkan konflik internal, tetapi juga berpotensi menggoyahkan legitimasi kepemimpinan dan citra partai di mata publik,” jelas Suhaili kepada wartawan, Rabu (2/10/2025).
Mekanisme Demokratis dan Kepatuhan Terhadap AD/ART
Lebih jauh, Suhaili menjelaskan bahwa partai politik harus menjalankan proses regenerasi kepemimpinan secara demokratis sesuai mekanisme AD/ART. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan transparan, akuntabel, dan mampu diterima seluruh kader.
“Kepatuhan terhadap AD/ART menjaga integritas partai dan mencegah gesekan yang dapat berujung pada perpecahan. Partai politik harus menjadi teladan dalam praktik demokrasi internal,” katanya.
Situasi seperti ini kerap menjadi tantangan di banyak partai politik di Indonesia, terutama menjelang hajatan politik besar seperti Pemilu atau Pilkada. Suhaili mengingatkan bahwa konflik internal yang tidak terselesaikan secara baik dapat menghambat kemampuan partai dalam menghadapi kompetisi politik di tingkat nasional dan daerah.
Dinamika Politik Menjelang Pemilu dan Pilkada
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Rina Wulandari, turut mengomentari situasi PPP yang tengah mengalami dinamika internal. Ia menyoroti pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan sesuai aturan organisasi agar partai dapat fokus menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026.
“Pemilihan ketua umum merupakan momen strategis yang menentukan arah dan kekuatan partai. PPP harus mengedepankan musyawarah mufakat dan mematuhi AD/ART agar tidak mengganggu konsolidasi internal dan strategi politik menghadapi Pilkada,” ujarnya.
Rina juga mengingatkan bahwa kepemimpinan yang sah dan diterima secara luas oleh kader akan memperkuat posisi partai dalam persaingan politik yang semakin kompetitif. Sebaliknya, konflik internal yang berkepanjangan berisiko membuat partai kehilangan dukungan publik dan kader.
Respon dan Sikap DPP PPP
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, dalam beberapa kesempatan, telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan internal secara hukum dan organisasi. Mereka menegaskan akan menjalankan mekanisme pemilihan ketua umum sesuai aturan partai, dengan menjaga prinsip keterbukaan dan demokrasi.
Salah satu anggota DPP menyatakan, “Kami mengajak seluruh kader untuk bersabar dan mempercayakan proses kepada mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Persatuan dan soliditas partai harus menjadi prioritas utama.”
Harapan bagi PPP dan Politik Indonesia
Kasus ini menjadi pelajaran penting tidak hanya bagi PPP, tetapi juga bagi seluruh partai politik di Indonesia bahwa tata kelola internal yang baik dan kepatuhan terhadap aturan organisasi sangat menentukan kelangsungan partai. Ketegasan dalam memegang AD/ART bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi bagi demokrasi partai yang sehat dan berkelanjutan.
Pengamat dan pakar sepakat bahwa PPP sebagai partai politik dengan sejarah panjang harus menunjukkan kematangan politik dengan menyelesaikan dinamika internalnya secara dewasa dan berlandaskan aturan.
Penutup
Polemik pemilihan ketua umum PPP menjadi peringatan bagi partai politik di Indonesia agar selalu menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hukum internal. Dengan demikian, partai dapat terus berkontribusi positif dalam pembangunan demokrasi dan menjaga kepercayaan rakyat sebagai ujung tombak perpolitikan nasional.
About the Author
