Jakarta, Mata4.com — Nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang dikenal luas sebagai tokoh digital Indonesia dan pendiri Gojek, kini tengah menghadapi ujian berat pasca pensiun. Setelah mengundurkan diri dari jabatan menteri pada Oktober 2024, Nadiem terseret dalam tiga dugaan kasus korupsi besar yang tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiga kasus tersebut berasal dari proyek pengadaan teknologi dan program pendidikan digital yang dijalankan selama masa kepemimpinannya di kementerian. Meskipun sampai saat ini Nadiem belum ditetapkan sebagai tersangka, namanya terus menjadi fokus penyelidikan serta sorotan publik.
Kasus 1: Skandal Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun
Kasus yang paling menonjol dan paling menyita perhatian adalah dugaan korupsi dalam pengadaan lebih dari 1,2 juta unit Chromebook senilai hampir Rp 10 triliun. Proyek ini dimulai sejak 2019 dan berlangsung hingga 2022 sebagai bagian dari upaya pemerintah mendigitalisasi proses belajar-mengajar di Indonesia.
Namun, pengadaan Chromebook ini menjadi kontroversial karena perubahan mendadak dari rencana awal yang menggunakan laptop berbasis Windows menjadi laptop berbasis Chrome OS. Pergantian ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi banyak sekolah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki akses internet terbatas. Akibatnya, banyak perangkat Chromebook yang tidak dapat digunakan secara optimal, bahkan sebagian besar terbuang percuma.
Dalam penyelidikan yang dimulai Mei 2025, Kejagung menemukan indikasi bahwa ada permainan harga, penggelembungan anggaran, dan prosedur pengadaan yang tidak transparan. Beberapa mantan staf khusus Nadiem sudah menjadi tersangka dan diperiksa secara intensif. Bahkan sejak Juni 2025, Nadiem sudah dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan demi kepentingan penyidikan.
Kasus 2: Dugaan Korupsi Program Kuota Internet Gratis
Selain pengadaan perangkat keras, Nadiem juga terseret dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan kuota internet gratis yang disalurkan ke siswa dan guru selama pandemi Covid-19. Program ini merupakan bagian dari kebijakan mendukung pembelajaran jarak jauh, namun dugaan adanya mark-up anggaran dan penyediaan layanan yang tidak sesuai spesifikasi membuat KPK membuka penyelidikan.
Penyidik menilai bahwa anggaran yang besar tidak diimbangi dengan kualitas layanan dan efisiensi anggaran, sehingga merugikan keuangan negara dan hak akses pendidikan masyarakat.
Kasus 3: Pengadaan Layanan Google Cloud
Kasus ketiga yang tengah diselidiki adalah pengadaan layanan Google Cloud yang juga melibatkan kementerian yang dipimpin Nadiem. Dalam proses ini, aparat menduga ada praktek kolusi dan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan harga kontrak menjadi jauh lebih tinggi daripada harga pasar.
Meski nilai kasus ini lebih kecil dibanding dua kasus sebelumnya, penyidik memperhatikan potensi pelanggaran prosedural dalam tender dan kontrak yang berimbas pada penggunaan anggaran publik secara tidak tepat.
Sikap dan Respons Nadiem Makarim
Hingga kini, Nadiem Makarim menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan bersedia kooperatif dengan penyidik. Dalam beberapa kesempatan wawancara, termasuk dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Nadiem menyatakan dirinya berasal dari keluarga yang menolak korupsi dan tidak pernah mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek-proyek tersebut.
Meski demikian, publik dan pengamat politik masih memperhatikan proses hukum ini dengan seksama, mengingat ketiga kasus ini merupakan bagian dari program besar pemerintah di sektor pendidikan yang berdampak luas.
Langkah Penegakan Hukum & Proses Penyidikan
Proses penyidikan berjalan intensif dengan penggeledahan kantor dan apartemen staf, penyitaan dokumen elektronik, serta pemeriksaan saksi secara maraton. Beberapa mantan staf khusus Nadiem sudah resmi ditetapkan tersangka dan dikenai sanksi pencekalan bepergian ke luar negeri.
Lembaga antirasuah dan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kasus ini sebagai contoh serius bagaimana pengadaan teknologi pendidikan yang seharusnya transparan dan akuntabel, justru berpotensi besar disalahgunakan.
www.service-ac.id
Dampak Politik dan Sosial
Kasus ini tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi Nadiem, tapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas kebijakan digitalisasi pendidikan nasional. Banyak pihak mengkhawatirkan efek jangka panjangnya pada kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Selain itu, isu ini berpotensi mempengaruhi peta politik nasional, terutama menjelang pemilu 2029, karena Nadiem merupakan salah satu tokoh muda yang cukup populer dan punya potensi besar dalam dunia politik dan teknologi.
Ringkasan Kronologi
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| 2019–2022 | Proyek pengadaan Chromebook dan digitalisasi pendidikan berjalan |
| Mei 2025 | Kejaksaan Agung mulai penyidikan pengadaan Chromebook |
| Juni 2025 | Nadiem dan beberapa staf dicekal bepergian ke luar negeri |
| Juli 2025 | Beberapa mantan staf ditetapkan tersangka, pemeriksaan intensif berlangsung |
| Agustus 2025 | Penyidikan masih berlangsung, belum ada penetapan tersangka terhadap Nadiem |
Penutup
Proses hukum yang melibatkan mantan menteri pendidikan ini masih berjalan dan diharapkan bisa memberikan kejelasan dalam waktu dekat. Keterlibatan nama Nadiem Makarim dalam tiga kasus dugaan korupsi sekaligus menjadi peringatan keras bagi pejabat publik untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan transparansi.
Ke depannya, publik menantikan langkah tegas aparat hukum untuk membongkar tuntas kasus ini, serta memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan agar program transformasi digital berjalan sesuai tujuan dan manfaat maksimal.
About the Author
