Mamuju, Mata4.com — Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota polisi di Sulawesi Barat terhadap seorang kurir perempuan kini menjadi perhatian publik. Oknum polisi berinisial S yang bertugas di Polres Mamuju Tengah ini telah ditetapkan menjalani penempatan khusus (patsus) sementara proses hukum internal dan penyelidikan dilakukan.
Kasus ini bermula ketika korban, seorang perempuan berinisial ST, yang bekerja sebagai kurir di Kecamatan Tobadak melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan saat sedang menjalankan tugas pengantaran barang. Peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan luas dari masyarakat serta mendorong pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas guna menjaga kepercayaan publik.
Kronologi Kejadian
Menurut keterangan korban ST, kejadian bermula ketika dirinya sedang melakukan pengantaran barang pada 28 Juli 2025 lalu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan oknum polisi S yang kemudian diduga melakukan tindakan pelecehan. Korban mengaku merasa terancam dan melakukan perlawanan sehingga berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju Tengah.
Korban juga mendapat pendampingan dari tim Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) serta Dinas Sosial setempat untuk memastikan perlindungan selama proses hukum berjalan. Pendampingan ini bertujuan agar korban dapat menjalani proses pemeriksaan dan pelaporan tanpa tekanan serta tetap merasa aman.
Tindakan Kepolisian: Penempatan Khusus dan Proses Hukum
Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Hengky Kristanto Abadi, membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan resmi terkait dugaan pelecehan ini dan telah menindaklanjuti dengan menempatkan oknum polisi tersebut dalam penempatan khusus (patsus). Penempatan khusus ini adalah langkah awal untuk memastikan proses pemeriksaan internal dapat berjalan dengan lancar dan adil.
Kasi Propam Polres Mamuju Tengah, Ipda Amrisal, menegaskan bahwa jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa oknum polisi tersebut bersalah, maka akan dijatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan aturan yang berlaku dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran, oknum tersebut tidak akan segan-segan kami proses hingga dipecat. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
www.service-ac.id
Dukungan dan Perlindungan Korban
Dalam kasus ini, perhatian khusus diberikan untuk perlindungan korban. Korban yang masih mengalami trauma telah didampingi oleh tim PPA dan Dinas Sosial Mamuju Tengah selama proses pelaporan dan pemeriksaan. Pendampingan psikologis juga sedang direncanakan agar korban dapat pulih dari dampak psikologis akibat kejadian ini.
Langkah ini sejalan dengan protokol perlindungan korban kekerasan dan pelecehan, yang menekankan pentingnya rasa aman dan penghormatan terhadap hak korban selama proses hukum berlangsung.
Reaksi Masyarakat dan Tuntutan Transparansi
Kasus ini mendapat sorotan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Sulawesi Barat. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis perempuan menuntut agar kepolisian bertindak transparan dan tidak melindungi oknum yang melakukan pelanggaran.
Masyarakat juga menuntut agar pihak kepolisian melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap anggota yang bertugas, khususnya terkait penegakan etika dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.
Kapolres Mamuju Tengah mengimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada institusi kepolisian dalam menangani kasus ini secara adil dan tuntas.
“Kami mengerti keresahan masyarakat. Namun, kami meminta dukungan dan kesabaran untuk proses penyelidikan yang sedang berjalan. Kami akan bertindak tegas sesuai fakta dan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Hengky.
Dampak dan Implikasi untuk Institusi Kepolisian
Kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum seperti ini bisa berdampak serius terhadap citra Kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat. Oleh karena itu, institusi kepolisian perlu melakukan langkah-langkah perbaikan sistem pengawasan internal dan penguatan kode etik anggota.
Selain memberikan hukuman tegas bagi pelanggar, penting juga dilakukan edukasi dan pelatihan bagi seluruh anggota polisi tentang etika profesional dan perlindungan hak asasi manusia.
Kesimpulan
Kasus dugaan pelecehan oleh oknum polisi di Sulawesi Barat terhadap kurir perempuan ini menjadi pengingat penting bagi institusi kepolisian untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Penanganan yang transparan dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, dukungan terhadap korban tetap menjadi prioritas utama agar hak dan kesejahteraannya terlindungi selama proses hukum berlangsung.
About the Author
