
Jakarta, Mata4.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera merekrut ahli kimia. Langkah ini dilakukan agar Indonesia tidak kecolongan terhadap potensi kekayaan alam yang sering disamarkan sebagai limbah tambang ilegal.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional (Munas) PKS ke-VI di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
“Jadi saudara-saudara mungkin pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah padahal tanah jarang (rare earth). Makanya sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia, supaya ngecek, dia lihat pasir padahal ini pasirnya nilainya luar biasa,” ujar Prabowo.
Potensi Tanah Jarang
Tanah jarang atau rare earth elements (REEs) merupakan kelompok logam yang sangat langka dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Komoditas ini banyak digunakan dalam berbagai industri strategis, mulai dari pembuatan baterai kendaraan listrik, perangkat elektronik, hingga teknologi militer.
Indonesia sendiri diyakini menyimpan cadangan tanah jarang yang cukup besar, meski hingga kini pemanfaatannya belum maksimal. Tidak jarang, limbah tambang yang dianggap tidak bernilai ternyata mengandung mineral berharga tersebut.
“Kalau kita lengah, maka kekayaan kita bisa keluar begitu saja, dianggap limbah, padahal nilainya luar biasa,” tegas Prabowo.
Peran Bea Cukai
Dengan adanya ahli kimia di jajaran Bea dan Cukai, pemerintah berharap proses pengawasan terhadap ekspor maupun distribusi mineral dapat lebih ketat. Ahli kimia akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kandungan material bernilai tinggi yang mungkin terselubung dalam pasir atau limbah tambang.

Prabowo menekankan bahwa langkah ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional. “Kita harus menguasai kekayaan alam kita sendiri. Jangan sampai kita yang punya, tapi orang lain yang menikmati,” ucapnya.
Tantangan Tambang Ilegal
Selama ini, praktik tambang ilegal menjadi salah satu persoalan besar yang merugikan negara. Selain merusak lingkungan, aktivitas tersebut juga berpotensi menyelundupkan hasil tambang bernilai tinggi keluar negeri dengan cara disamarkan sebagai limbah.
Instruksi Presiden ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menutup celah tersebut. Dengan pengawasan berbasis keilmuan, potensi penyelundupan bisa ditekan, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Harapan ke Depan
Pakar energi dan mineral menilai, keputusan Presiden untuk memperkuat Bea Cukai dengan tenaga ahli merupakan gebrakan penting. Indonesia tidak hanya membutuhkan aturan yang tegas, tetapi juga kemampuan teknis di lapangan untuk melindungi sumber daya strategisnya.
“Kalau kita bisa mengelola tanah jarang dengan baik, Indonesia punya peluang besar menjadi pemain kunci dalam rantai pasok energi global,” kata seorang pengamat dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kedaulatan ekonomi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa.