Jakarta, Mata4.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik 10 anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/11/2025). Pembentukan komisi ini menjadi respons pemerintah terhadap tuntutan publik dalam demonstrasi besar akhir Agustus lalu, yang menyoroti perlunya percepatan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua sekaligus anggota komisi. Penunjukan ini dianggap mencerminkan harapan agar proses reformasi berjalan dengan dasar konstitusional dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan kepada seluruh anggota komisi.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo saat memimpin pengucapan sumpah jabatan.
Presiden juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Setelah pengambilan sumpah, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik dan diakhiri dengan ucapan selamat dari Presiden serta jajaran kabinet yang hadir.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih lainnya.
Daftar Lengkap Anggota Komisi Reformasi Polri
- Yusril Ihza Mahendra – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri
- Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
- Mahfud MD – Menko Polhukam periode 2019–2024
- Jimly Asshiddiqie – Ketua MK periode 2003–2008 (Ketua Komisi)
- Idham Aziz – Kapolri periode 2019–2021
- Badrodin Haiti – Kapolri periode 2015–2016
- Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
Latar Belakang Pembentukan Komisi
Pembentukan Komisi Reformasi Polri ini merupakan langkah lanjutan dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan struktur Polri. Pemerintah menilai, reformasi kepolisian perlu dilakukan secara sistematis untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas di tubuh Polri.
Menurut sumber di lingkungan Istana, komisi ini akan bekerja selama satu tahun dengan fokus utama pada:
- Perbaikan sistem rekrutmen dan promosi jabatan,
- Penegakan disiplin internal,
- Modernisasi peralatan dan teknologi kepolisian,
- serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.
Tanggapan Awal
Jimly Asshiddiqie dalam keterangannya menegaskan bahwa komisi ini tidak akan berjalan sendiri, melainkan berkoordinasi erat dengan tim internal reformasi Polri.
“Kita ingin agar reformasi berjalan paralel. Komisi ini membantu memperkuat arah kebijakan dan memberi pandangan objektif terhadap langkah-langkah internal yang sudah diambil oleh Polri,” kata Jimly.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa pembentukan komisi ini bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan dorongan moral dan kelembagaan agar Polri semakin profesional.
“Banyak dari mereka seharusnya sudah bisa menikmati masa pensiun, tetapi saya panggil kembali karena negara masih memerlukan tenaga dan pengalaman mereka,” ujar Prabowo dengan nada tegas namun hangat.
Dengan terbentuknya Komisi Reformasi Polri ini, publik menaruh harapan besar agar kepolisian Indonesia dapat semakin modern, transparan, dan berpihak pada keadilan. Pemerintah menargetkan hasil awal evaluasi akan disampaikan pada kuartal kedua tahun 2026.
About the Author
