Jakarta, Mata4.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Jumat, 12 September 2025, mengumumkan bahwa pemerintah akan meresmikan 165 Sekolah Rakyat baru pada bulan Oktober mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar di seluruh wilayah Indonesia.
“Insyaallah, pada bulan Oktober, kami akan meresmikan 165 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin bahwa seluruh anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang layak, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan fasilitas,” ungkap Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan di Wilayah Terpencil dan Terpinggirkan
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diinisiasi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil, daerah perbatasan, dan kawasan dengan keterbatasan infrastruktur. Program ini bertujuan menjembatani kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal.
Kementerian Pertahanan, meskipun fokus utamanya adalah pada aspek pertahanan dan keamanan nasional, turut berperan aktif dalam upaya pembangunan sosial, termasuk pendidikan masyarakat, sebagai bagian dari stabilitas nasional. Terlebih, pendidikan dianggap sebagai elemen fundamental untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi dinamika tantangan global dan menjaga kedaulatan bangsa.
Menyikapi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan. Masih ada banyak daerah yang sulit dijangkau, sehingga fasilitas pendidikan minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Keterbatasan akses ini menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.
Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini sekitar 15% anak usia sekolah dasar di beberapa daerah masih belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Faktor geografis, ekonomi, dan sosial menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, program pembangunan Sekolah Rakyat menjadi sangat penting sebagai langkah konkret untuk menjawab persoalan tersebut.
Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat
Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesuksesan program ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal. Pemerintah pusat menyediakan anggaran dan dukungan teknis, sedangkan pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan sekolah agar bisa berfungsi secara optimal.
“Pembangunan dan peresmian sekolah ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat hanya memfasilitasi, tapi keberhasilan program sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah,” jelas Prabowo.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki dan menjaga keberlanjutan operasional sekolah yang sudah dibangun. Dengan demikian, anak-anak di wilayah tersebut dapat terus menikmati pendidikan berkualitas tanpa hambatan berarti.
Harapan Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Dampak Sosial Ekonomi
Dengan bertambahnya 165 Sekolah Rakyat baru yang akan diresmikan, diharapkan dapat mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah di berbagai wilayah. Selain itu, kehadiran sekolah ini juga akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Sekolah yang lebih mudah diakses akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan sumber daya manusia di masa depan. Di sisi lain, keberadaan sekolah juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, seperti tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan pekerja pendukung lainnya di wilayah sekitar.
Peningkatan kualitas pendidikan juga akan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan daerah yang lebih merata. Dengan demikian, program ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
Tantangan yang Masih Harus Dihadapi
Meski pemerintah telah menyiapkan program peresmian 165 Sekolah Rakyat, sejumlah tantangan masih harus dihadapi untuk menjamin keberhasilan program ini secara menyeluruh. Salah satunya adalah ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan berkomitmen mengajar di daerah terpencil.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti buku pelajaran, alat tulis, serta fasilitas sanitasi dan air bersih juga menjadi faktor penting yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif.
Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menuntut solusi inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi pendidikan dan pendekatan pembelajaran jarak jauh yang adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur.
Rencana Jangka Panjang Pemerintah dalam Pendidikan
Prabowo menyatakan bahwa peresmian 165 Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari rangkaian program berkelanjutan pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan investasi pada sektor pendidikan, termasuk peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, pengembangan kurikulum, dan penyediaan teknologi pendidikan modern.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang kompeten dan berdaya saing di tingkat global,” ujar Prabowo menutup konferensi pers.
Respons dan Dukungan Publik
Pengumuman ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk praktisi pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Mereka menyambut positif upaya pemerintah yang fokus pada pemerataan pendidikan dan berharap program ini dapat terealisasi dengan baik sesuai jadwal.
Namun, sejumlah pakar pendidikan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dan keberlanjutan program agar tidak sekadar menjadi proyek seremonial semata.
About the Author
