Jakarta, Mata4.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan agar seluruh dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilengkapi dengan alat sterilisasi makanan. Instruksi ini dikeluarkan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya keracunan makanan secara massal yang bisa mengancam kesehatan siswa penerima program.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) MBG yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/10). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan dari Badan Pangan Nasional dan sejumlah kepala daerah.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas gizi anak-anak, tetapi juga atas keamanan dan kebersihan makanan yang mereka konsumsi setiap hari melalui program MBG.
“Kita tidak boleh main-main soal makanan anak-anak. Ini bukan sekadar memberi makan, tapi memberi makan yang sehat dan aman. Dapur-dapur yang memasok makanan untuk program ini wajib dilengkapi alat sterilisasi sesuai standar kesehatan,” ujar Presiden.
Langkah Antisipatif Setelah Sejumlah Laporan Insiden
Instruksi ini muncul setelah beredarnya laporan mengenai beberapa insiden dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah, meskipun belum ada bukti pasti yang mengaitkan langsung kejadian tersebut dengan dapur MBG. Namun demikian, pemerintah memilih untuk bertindak preventif guna memastikan keamanan konsumsi makanan bagi para siswa di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Kesehatan, dr. Ayu Ratnasari, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi terhadap laporan-laporan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hasil penyelidikan sementara belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan langsung dengan program MBG, namun risiko kontaminasi tetap menjadi perhatian utama.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden yang responsif terhadap isu ini. Pencegahan adalah langkah terbaik. Pengadaan alat sterilisasi ini penting agar makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga bebas dari risiko mikroorganisme berbahaya,” ujarnya.
Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ir. M. Herlambang, menyampaikan bahwa kementeriannya akan segera menyusun panduan operasional yang akan diterapkan oleh seluruh pengelola dapur MBG, termasuk pelatihan khusus mengenai sanitasi dan prosedur sterilisasi makanan.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Anindya Prasetya, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan menyiapkan tambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat sterilisasi tersebut, terutama bagi sekolah atau dapur yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Kami paham bahwa tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai. Karena itu, pendistribusian alat sterilisasi ini akan diprioritaskan bagi wilayah yang paling rentan,” kata Anindya.
Jenis Alat Sterilisasi yang Direkomendasikan
Menurut data Kementerian Kesehatan, alat sterilisasi yang dimaksud mencakup antara lain:
- Autoclave skala dapur untuk sterilisasi peralatan masak,
- Dishwasher dengan suhu tinggi untuk pencucian alat makan,
- Steam cooker untuk sterilisasi makanan,
- Alat pengering ultraviolet (UV dryer) untuk perlengkapan saji.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga merekomendasikan penggunaan alat pengukur suhu makanan serta detektor kontaminasi mikroba yang sesuai dengan standar keamanan pangan nasional.
Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah juga akan meningkatkan frekuensi pengawasan dan evaluasi dapur MBG, yang dilakukan secara berkala oleh dinas kesehatan daerah dan tim pengawas independen. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa standar kebersihan dan keamanan pangan dipenuhi secara konsisten.
“Setiap dapur akan diverifikasi dan diberi sertifikat kelayakan operasional. Jika ditemukan pelanggaran terhadap standar sanitasi, maka akan diberikan peringatan hingga sanksi administratif,” jelas dr. Ayu Ratnasari.
Respon Masyarakat dan Pengamat
Beberapa organisasi masyarakat sipil menyambut positif langkah Presiden ini. Yayasan Kesehatan Anak Nusantara (YKAN), misalnya, menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Kami berharap implementasinya tepat sasaran dan tidak memberatkan sekolah atau dapur yang terbatas sumber daya. Pemerintah harus aktif dalam pendampingan dan pelatihan,” kata Direktur YKAN, Lestari Maulida.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Rino Hartanto, menyatakan bahwa kebijakan preventif seperti ini perlu terus didorong, apalagi ketika program menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
“Meskipun belum ada bukti keracunan massal, kebijakan ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian pemerintah. Ini penting dalam program yang cakupannya sangat luas,” ujarnya.
Program MBG Terus Diperluas
Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 10 juta siswa di berbagai tingkat sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia sejak pertama kali diluncurkan pada awal 2025. Pemerintah menargetkan perluasan program ini ke seluruh provinsi, termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan, pada akhir 2026.
Dengan diterapkannya kebijakan wajib sterilisasi ini, diharapkan program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga mampu menjamin standar keamanan konsumsi bagi para siswa secara menyeluruh.
About the Author
