Malang, Mata4.com – Prof Sukir Maryanto, Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), menekankan bahwa bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera mengindikasikan adanya persoalan lingkungan serius, termasuk penebangan hutan yang belum terkontrol, serta lemahnya sistem mitigasi bencana di Indonesia.
“Selain persoalan lingkungan, banjir bandang di wilayah Sumatera juga disebabkan lemahnya sistem mitigasi bencana di Indonesia,” ujar Prof Sukir di Malang, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025).
Ia menyoroti banyaknya kayu yang hanyut saat banjir sebagai indikasi adanya deforestasi. Prof Sukir menjelaskan, Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan. Menurutnya, program pemerintah terdahulu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, sebagian besar mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Lebih lanjut, Prof Sukir mengingat pengalamannya sebagai transmigran di Sumatera, di mana ia menyaksikan langsung penebangan pohon besar untuk membuka lahan. Kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan. Banyak kasus pemanfaatan hutan yang tidak sesuai desain lingkungan sehingga menimbulkan banjir. Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga menjadi pemicu utama terjadinya banjir.
Ia menyebutkan periode September 2025 hingga Februari 2026 merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. “Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun,” katanya. Prof Sukir menilai mitigasi bencana dapat lebih efektif apabila sistem informasi cuaca di Indonesia berfungsi optimal.
Prof Sukir membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang, yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur. “Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.
Lebih lanjut, Prof Sukir menekankan perlunya BMKG meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, serta memperkuat kolaborasi dengan BRIN, Badan Geologi, dan perguruan tinggi. “Koordinasi antarlembaga masih lemah, sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik,” tegasnya.
Prof Sukir mengingatkan bahwa penguatan sistem mitigasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan sangat krusial untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa depan.
About the Author
