Jakarta, Mata4.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, menyampaikan laporan kinerja lembaga legislatif selama tahun sidang 2024–2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/10). Laporan tersebut mencerminkan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta sebagai bentuk akuntabilitas publik dari lembaga perwakilan rakyat di tingkat nasional.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan pentingnya transparansi dalam kerja parlemen dan menegaskan bahwa DPR RI akan terus berupaya hadir sebagai lembaga negara yang responsif terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia.
“DPR RI adalah representasi suara rakyat. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan yang kami ambil harus berpijak pada aspirasi masyarakat serta mengedepankan kepentingan nasional,” ujar Puan Maharani di hadapan anggota dewan, perwakilan pemerintah, dan tamu undangan.
Capaian Legislasi: 42 RUU Disahkan, Fokus pada Isu Strategis Nasional
Selama tahun sidang 2024–2025, DPR RI berhasil mengesahkan 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Beberapa di antaranya merupakan regulasi strategis yang telah lama dinantikan publik karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dan arah pembangunan nasional.
Beberapa UU penting yang telah disahkan meliputi:
- Revisi Undang-Undang Pemilu, yang menyesuaikan aturan pemilihan legislatif dan eksekutif dengan perkembangan teknologi informasi dan kondisi sosial-politik terbaru.
- UU Energi Baru dan Terbarukan, yang mendukung transisi energi hijau dan pengembangan sumber daya energi berkelanjutan.
- UU Perlindungan Pekerja Migran, yang memperkuat perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
- UU Kesejahteraan Petani, yang memperbaiki tata niaga hasil pertanian dan sistem subsidi.
Menurut Puan, capaian ini mencerminkan komitmen DPR untuk menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap zaman, berpihak pada masyarakat kecil, dan menjawab tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim, urbanisasi, serta ketahanan pangan dan energi.
“Pembentukan undang-undang tidak hanya menjadi tugas formal kami, tetapi juga merupakan instrumen perubahan sosial. Karena itu, keterlibatan publik dan transparansi proses legislasi terus kami dorong,” katanya.
Fungsi Anggaran: Fokus pada Pemulihan Ekonomi dan Pemerataan
Dalam fungsi penganggaran, DPR RI telah berperan aktif dalam proses pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Pembahasan tersebut mencakup penyesuaian anggaran untuk program-program prioritas nasional, seperti:
- Pendidikan dan pengembangan SDM
- Kesehatan masyarakat dan layanan dasar
- Infrastruktur berbasis lingkungan
- Digitalisasi layanan publik
- Ketahanan pangan dan energi nasional
DPR juga melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) dan alat kelengkapan dewan lainnya, serta bekerja sama dengan BPK dan kementerian terkait.
Puan menegaskan bahwa DPR tidak hanya bertugas menyetujui anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa penggunaan APBN berpihak kepada rakyat, tidak disalahgunakan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Pengawasan: Evaluasi Program Pemerintah dan Penguatan BUMN
Dari sisi pengawasan, DPR RI telah menjalankan berbagai kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, serta pembentukan panitia khusus (Pansus) dan panitia kerja (Panja).
Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pengawasan DPR antara lain:
- Efektivitas distribusi bantuan sosial
- Kinerja dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pengelolaan sumber daya alam di daerah
- Reformasi pendidikan dan kurikulum
- Penanganan bencana dan perubahan iklim
Puan juga menyampaikan bahwa DPR terus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga eksekutif, baik di pusat maupun daerah.
Transformasi Digital dan Keterbukaan Parlemen
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, DPR RI juga memperluas akses publik terhadap informasi dan proses legislasi. Melalui digitalisasi layanan parlemen, masyarakat kini dapat menyaksikan langsung rapat-rapat dewan, mengakses dokumen legislasi, dan mengirimkan aspirasi melalui platform online resmi DPR.
“Kami menyadari pentingnya keterbukaan informasi. Parlemen harus hadir dan dapat diakses oleh rakyat, baik secara fisik maupun digital,” kata Puan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil karena dinilai meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.
Menjaga Integritas dan Etika Kelembagaan
Di akhir pidatonya, Puan Maharani mengingatkan seluruh anggota dewan untuk terus menjunjung tinggi etika politik dan integritas pribadi sebagai wakil rakyat. Ia menekankan pentingnya menjaga nama baik lembaga legislatif di tengah sorotan publik dan tantangan demokrasi yang semakin kompleks.
“Kami sadar bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama DPR. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan bekerja lebih baik,” ujarnya.
Penutup: Evaluasi untuk Perbaikan dan Harapan Baru
Laporan kinerja tahunan ini bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai refleksi dan evaluasi bagi DPR untuk meningkatkan kualitas kerja di masa mendatang. DPR diharapkan terus memperkuat fungsinya dalam menjembatani kepentingan rakyat, menjaga demokrasi, serta memastikan kebijakan publik berpihak pada keadilan sosial.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen laporan tahunan kepada Sekretariat Jenderal DPR dan perwakilan pemerintah. Masyarakat diimbau untuk terus terlibat aktif dalam mengawasi kinerja lembaga perwakilan sebagai bagian dari kontrol publik yang sehat dalam sistem demokrasi.
About the Author
