Jakarta, Mata4.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengeluarkan pernyataan tegas meminta pemerintah segera memperkuat perlindungan bagi pekerja migran asal Sumatera Utara (Sumut). Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden tragis yang menewaskan tujuh warga Sumut di Kamboja, yang menjadi sorotan nasional dan menimbulkan keprihatinan mendalam di tengah masyarakat.
Insiden yang Menjadi Peringatan Keras
Tujuh warga Sumut yang bekerja sebagai pekerja migran di Kamboja dilaporkan meninggal dunia dalam insiden yang kini tengah diselidiki secara intensif oleh pihak berwenang di kedua negara. Kematian para pekerja migran tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam dan memunculkan pertanyaan terkait keamanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Puan Maharani menilai insiden ini merupakan peringatan keras agar pemerintah tidak hanya fokus pada penempatan tenaga kerja di luar negeri, tetapi juga serius dalam mengawal keselamatan, hak asasi, dan kesejahteraan mereka selama bekerja di negara tujuan.
Seruan Puan Maharani untuk Perlindungan Lebih Baik
Dalam pernyataannya, Puan menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas nasional. Ia meminta agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya perlindungan, mulai dari proses seleksi, pemberian pelatihan kesiapan kerja dan budaya negara tujuan, hingga pendampingan dan perlindungan hukum selama bekerja.
“Pekerja migran kita adalah pahlawan devisa bangsa. Mereka bekerja keras di tanah orang demi masa depan keluarga dan negara. Oleh sebab itu, kita wajib memastikan mereka mendapat perlindungan yang maksimal agar terhindar dari risiko dan bahaya,” ujar Puan.
Langkah Konkret yang Diharapkan
Puan juga mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi tenaga kerja dengan negara-negara tujuan, khususnya negara-negara dengan tingkat risiko tinggi seperti Kamboja. Kerja sama bilateral yang kuat dapat membantu menjamin hak pekerja migran, memudahkan penanganan kasus-kasus yang muncul, serta mempercepat proses penyelesaian apabila terjadi insiden.
Selain itu, Puan meminta agar pengawasan terhadap praktik penempatan tenaga kerja migran dilakukan lebih ketat guna mencegah adanya praktik ilegal dan penempatan yang tidak sesuai standar keselamatan dan kesejahteraan.
Dukungan Sosial dan Pendidikan
Selain aspek hukum dan diplomasi, Puan juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada calon pekerja migran dan keluarganya. Melalui pelatihan yang komprehensif, para pekerja dapat lebih siap secara mental, fisik, dan pengetahuan mengenai hak-hak mereka serta kondisi negara tujuan.
“Edukasi adalah kunci agar para pekerja migran tidak hanya siap bekerja, tapi juga mampu menghadapi tantangan dan melindungi diri mereka sendiri,” ujar Puan.
Harapan dari Keluarga dan Masyarakat
Keluarga dan masyarakat di Sumut juga turut berharap agar pemerintah mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi serta berkoordinasi dengan lembaga terkait juga menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran.
Komitmen Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai program perlindungan dan pembinaan bagi pekerja migran. Namun, insiden kematian tujuh warga Sumut ini menjadi pengingat bahwa tantangan masih besar dan membutuhkan perhatian serius serta langkah-langkah berkelanjutan.
Penutup: Menjaga Martabat dan Hak Pekerja Migran
Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah dan lembaga terkait, untuk bekerja sama menjaga martabat dan hak-hak pekerja migran Indonesia. Melalui perlindungan yang kuat, diharapkan tragedi serupa tidak terulang kembali dan para pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan bermartabat di manapun mereka berada.
About the Author
