Jakarta, Mata4.com – Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Bentrokan yang meletus sejak akhir pekan lalu telah memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran, dengan ratusan ribu warga sipil dari kedua negara terpaksa meninggalkan rumah mereka demi menghindari zona pertempuran. Situasi yang kian memburuk ini membuat Kamboja menyerukan komunitas internasional untuk mengecam tindakan militer Thailand, yang dituduh menggunakan senjata berat dalam konflik tersebut.
Menurut Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata, sebanyak 101.129 warga Kamboja telah mengungsi ke zona aman hingga Rabu (10/12/2025). Pengungsi mencakup kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, lansia, perempuan hamil, hingga penyandang disabilitas yang tidak memiliki pilihan selain meninggalkan desa mereka di wilayah perbatasan.
Konflik yang telah memasuki hari keempat ini diwarnai tuduhan serius terhadap Thailand. Letjen Socheata mengeklaim bahwa militer Thailand menggunakan senjata berat hingga jet tempur F-16 untuk menyerang posisi militer Kamboja dan wilayah sipil. Serangan dilaporkan terjadi sejak Minggu (7/12/2025) hingga Rabu pagi waktu setempat. Akibatnya, sedikitnya tujuh warga sipil Kamboja tewas dan 20 orang lainnya terluka.

Sementara itu, Thailand juga menghadapi gelombang pengungsian besar. Pusat Operasi Area Angkatan Darat ke-2 Thailand melaporkan bahwa 125.838 warga Thailand telah dipindahkan ke tempat pengungsian sementara. Total 492 lokasi penampungan didirikan di empat provinsi perbatasan sebagai respons atas eskalasi yang semakin liar di lapangan. Data evakuasi terpisah bahkan menunjukkan bahwa sekitar 400 ribu warga Thailand dan 54.550 warga Kamboja sudah dievakuasi dari zona tempur sejak bentrokan dimulai.
Ketegangan meningkat setelah kedua belah pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Media Thailand sebelumnya melaporkan bahwa Kamboja melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Anupong pada Senin (8/12/2025), yang kemudian dibalas oleh Thailand dengan menargetkan infrastruktur militer Kamboja. Bentrokan di perbatasan yang tak kunjung mereda ini membuat kekhawatiran internasional semakin besar.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menegaskan bahwa pemerintahnya siap mengambil langkah apa pun untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Sikap tegas ini memperlihatkan bahwa Bangkok tidak berniat mengendurkan respons militernya dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengambil pendekatan diplomatik yang lebih ofensif dengan mendesak komunitas internasional mengecam Thailand atas dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan damai yang ditandatangani sebelumnya di hadapan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Upaya ini menunjukkan bahwa Phnom Penh berusaha memindahkan isu ini ke arena global guna meningkatkan tekanan terhadap Thailand.
Kondisi kemanusiaan di perbatasan Thailand-Kamboja kini berada pada titik kritis. Dengan ratusan ribu warga terlantar, korban jiwa yang terus bertambah, serta berlanjutnya tuduhan serangan udara dan artileri, konflik ini berpotensi berkembang menjadi krisis kawasan. Pemerhati keamanan regional menyerukan agar ASEAN maupun badan internasional segera turun tangan untuk mencegah situasi memburuk dan menghindari dampak lebih luas bagi stabilitas Asia Tenggara.
