Jakarta, Mata4.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti ketidakadilan yang kerap dialami Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat penugasan khusus dari pemerintah. Menurutnya, perusahaan pelat merah tidak seharusnya menanggung kerugian saat menjalankan mandat negara.
“Kerugian dalam bentuk penugasan itu bukan kerugian. Contohnya Bulog membeli beras impor ternyata harus beli dari uangnya sendiri, bahkan sampai berutang ke bank, padahal itu penugasan,” ujar Rieke dalam diskusi bertajuk Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepatan Kemajuan Ekonomi Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
KAI Terbebani Utang Proyek Kereta Cepat
Rieke menyoroti beban berat yang kini ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Ia menyebut perusahaan harus menanggung pembayaran utang hingga Rp2 triliun per tahun, meski posisi KAI hanyalah sebagai operator.
“(Proyek kereta cepat) penugasan negara, tapi yang disuruh nanggung KAI dan BUMN Karya. Setahun harus bayar Rp2 triliun,” tegasnya.
Politikus PDIP itu juga menilai alokasi dana terkait manajemen justru tidak proporsional. “Harusnya pemeliharaan dananya dari Kemenhub, begitu juga dengan pelabuhan yang malah dibebankan ke Pelindo,” tambahnya.
Perlu Analisis Keuangan Mendalam
Rieke menekankan setiap penugasan negara kepada BUMN harus diawali dengan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Tujuannya agar BUMN tidak terbebani utang besar dan kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Baca Juga:
taylor swift bantah album terakhir
“Seharusnya dianalisis dulu keuangan BUMN. Kerugian negara harus di-breakdown, apakah masuk ranah pidana atau administratif. Dengan revisi UU BUMN, bisa diaudit langsung oleh BPK,” pungkasnya.
Prabowo: BUMN Harus Bersih dan Untung
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi BUMN. Ia menyebut banyak perusahaan pelat merah yang merugi, tetapi direksi dan komisaris tetap menikmati bonus besar setiap tahun.
“Ternyata bikin kaget, banyak di antara kita tidak menduga kalau seluruh aset milik negara hampir 1.000 miliar dolar AS, setara Rp1.060 triliun,” kata Prabowo dalam penutupan Munas PKS ke-VI di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo menegaskan pemerintah telah membentuk BPI Danantara untuk mengelola aset negara, termasuk BUMN yang jumlahnya lebih dari seribu perusahaan. Ia juga berjanji akan membersihkan BUMN dari oknum birokrat nakal yang menyalahgunakan kewenangan.
“Perusahaan rugi, tapi direksi tambah bonus untuk dirinya sendiri. Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk mengejar itu,” tegasnya.
Presiden menargetkan, dalam tiga tahun ke depan BUMN harus mampu memberi keuntungan signifikan bagi negara. “Dari 1.000 miliar dolar AS aset itu, harusnya negara dapat 100 miliar dolar AS tiap tahun,” jelasnya.
About the Author
