Jakarta, Mata4.com — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp13 triliun lebih yang disita dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) tahun 2022, akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas publik, terutama pendidikan dan sektor perikanan.
Hal ini disampaikannya seusai menyaksikan langsung serah terima uang sitaan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).
Baca Juga:
bank mandiri raih best bank 2025
Untuk Renovasi Ribuan Sekolah
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa anggaran tersebut mampu digunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di berbagai penjuru Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintahannya dalam memperkuat sektor pendidikan.
“Uang sebesar Rp13 triliun ini bisa digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia,” kata Prabowo.
Renovasi sekolah diharapkan bisa meningkatkan kualitas fasilitas belajar, memperkuat sarana pendidikan dasar, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi generasi muda.
Bangun 600 Kampung Nelayan Modern
Tak hanya fokus pada pendidikan, Presiden juga menyebut bahwa dana sitaan itu dapat membiayai pembangunan sekitar 600 kampung nelayan modern. Masing-masing kampung ditaksir memerlukan dana sekitar Rp22 miliar.
“Dengan Rp13 triliun kita bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan,” ucapnya.
Kampung nelayan yang dimaksud akan dirancang dengan fasilitas modern, dan dapat dihuni sekitar 2.000 kepala keluarga per kampung, atau sekitar 5.000 jiwa. Dengan 600 kampung, program ini ditaksir bisa memberi manfaat langsung bagi sekitar 5 juta rakyat Indonesia, utamanya yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
Serah Terima Uang Sitaan CPO
Presiden Prabowo hadir langsung dalam prosesi serah terima uang hasil perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO kepada industri kelapa sawit. Total uang yang dikembalikan ke negara berjumlah Rp13.255.244.538.149.
Dari pantauan di lapangan, Presiden Prabowo tiba di Gedung Kejagung sekitar pukul 10.53 WIB dengan mengenakan pakaian safari krem. Ia disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Mereka sempat berdiri di depan tumpukan uang sitaan senilai Rp100 ribu per lembarnya yang tingginya mencapai dua meter, sebelum berbincang secara tertutup.
Langkah Strategis Pemerintahan Prabowo–Gibran
Penyerahan dana sitaan ini menjadi simbol penting satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Prabowo menyebut pengembalian uang negara ini sebagai tanda baik dan awal yang kuat untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdampak langsung bagi rakyat.
“Kita akan pastikan uang rakyat kembali dan digunakan sepenuhnya untuk rakyat,” tegas Prabowo.
Dengan alokasi strategis pada pendidikan dan nelayan, pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran sekaligus perwujudan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia dari desa, pesisir, dan sekolah-sekolah.
Pemerintah juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku korupsi akan terus berjalan, sambil memastikan hasil sitaan dipakai untuk membiayai program-program nyata yang dibutuhkan rakyat.
About the Author
