Jakarta, Mata4.com – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, melontarkan kritik tajam terkait kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Ia menilai langkah tersebut justru dapat menjadi “jebakan” yang melemahkan daya kritis ormas maupun kampus terhadap pemerintah.
Said Aqil awalnya mengaku menilai positif kebijakan itu karena melihatnya sebagai bentuk apresiasi negara kepada ormas yang memiliki kontribusi sejarah dalam perjuangan berdirinya Indonesia.
“Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, apresiasi,” ujarnya dikutip dari Forum Keadilan TV, Kamis (11/12/2025).
Namun setelah mempertimbangkan lebih jauh, ia melihat dampak negatif yang lebih besar, terutama terkait independensi ormas.
Diduga Melemahkan Suara Kritis Ormas
Said Aqil mengungkapkan bahwa izin tambang bisa menjadi alat kontrol yang membuat ormas kehilangan keberanian menyuarakan kritik.
“Tapi secara negative thinking, bisa-bisa saya katakan jebakan, sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik… atau masukan yang agak tajam kepada pemerintah,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, yang sebelumnya menyoroti potensi bahaya jika ormas masuk ke bisnis sumber daya alam.
Dikaitkan dengan Polemik Kepemimpinan PBNU
Said Aqil turut menyinggung polemik internal PBNU yang memuncak pada akhir November 2025 antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan mantan Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Konflik tersebut mencuat setelah muncul isu pemberhentian Gus Yahya oleh Syuriyah atas dugaan pelanggaran tata kelola keuangan—tudingan yang dibantah Gus Yahya. Sebaliknya, Gus Ipul sebelumnya dicopot dari jabatan Sekjen dan kemudian dikabarkan menjadi salah satu figur yang disebut-sebut dalam dinamika internal tersebut.
Said Aqil menilai konflik itu turut dipicu oleh isu tambang.
“Yang jelas, itu juga menjadi sebab konfliknya antara Ketum (Gus Yahya) dan Sekjen (Gus Ipul), yang Sekjen di belakangnya ada Rais Aam,” terangnya.
Peringatan dari Contoh Negara Lain
Lebih jauh, Said Aqil mengingatkan risiko besar dari keterlibatan ormas atau kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia mencontohkan negara seperti Bolivia, Venezuela, dan Nigeria yang pernah mengalami konflik internal hingga perang saudara akibat perebutan tambang dan sumber daya lainnya.
“Masa kita enggak bisa mengambil pelajaran seperti itu?” ujarnya mengingatkan.
Usul: Konsesi Dikembalikan ke Pemerintah
Melihat potensi mudarat yang muncul, termasuk perpecahan internal yang terjadi sebelum manfaat bisa dirasakan ormas, Said Aqil dengan tegas menyarankan agar konsesi tambang dikembalikan.
“Ternyata belum sampai ke sana (kemaslahatan) sudah jelas di situ sudah pecah, sudah mudarat. Oleh karena itu, pendapat saya, kembalikan.”
Pernyataan Said Aqil menambah deretan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan izin tambang kepada ormas, yang hingga kini masih menuai perdebatan luas di kalangan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
About the Author
