Jakarta, Mata4.com – Pemerintah Republik Indonesia melangkah lebih jauh dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural dengan meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah inovasi pendidikan berbasis komunitas yang dirancang untuk memberikan akses belajar yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu di daerah terpencil dan tertinggal.
Peluncuran program ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Yuliani Saraswati, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/9). Program ini merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah untuk menjembatani kesenjangan pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi pembangunan jangka panjang.
Latar Belakang dan Alasan Peluncuran
Indonesia selama ini menghadapi tantangan serius dalam pemerataan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis dan memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka putus sekolah di beberapa provinsi masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah perbatasan, pedalaman, dan pulau-pulau kecil.
Dr. Yuliani menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah ini tanpa menggantikan sistem pendidikan formal, melainkan sebagai pelengkap yang menyediakan ruang belajar bagi mereka yang selama ini sulit mengakses pendidikan secara konvensional.
“Banyak anak dan remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, jarak, atau kondisi keluarga. Sekolah Rakyat adalah jembatan bagi mereka agar tidak kehilangan kesempatan belajar,” ujarnya.
Konsep dan Mekanisme Pelaksanaan
Sekolah Rakyat mengusung model pendidikan nonformal yang mengedepankan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap kondisi lokal. Sekolah ini biasanya beroperasi di ruang-ruang komunitas seperti balai desa, rumah warga, atau tempat ibadah yang diubah menjadi ruang belajar.
Kurikulum yang digunakan disusun secara kontekstual, mengintegrasikan materi standar pendidikan dasar dan menengah dengan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Selain pelajaran umum, program ini juga menekankan keterampilan hidup, kewirausahaan, dan pendidikan karakter.
Sumber Daya Manusia dan Tenaga Pengajar
Tenaga pengajar di Sekolah Rakyat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk guru honor, relawan dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga alumni program ini sendiri yang kembali berkontribusi. Mereka mendapatkan pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan mitra pendidikan.
“Kami melatih para pengajar agar mampu mengajar dengan metode yang sesuai untuk komunitas mereka, sehingga pembelajaran tidak hanya efektif tetapi juga menyenangkan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Dr. Rahmat Hidayat.
Kolaborasi dan Dukungan Multi-Sektor
Pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah juga menggalang dukungan dari sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyediakan fasilitas, peralatan pembelajaran, dan akses teknologi seperti komputer dan internet, terutama di daerah-daerah yang sudah memungkinkan.
Harapan Pemerintah dan Dampak Sosial
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidatonya menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Sekolah Rakyat adalah langkah nyata untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi atau geografis. Pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat dan mandiri,” ujarnya.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat menurunkan angka buta huruf dan putus sekolah, meningkatkan keterampilan masyarakat miskin, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi generasi muda.
Respon dan Tantangan di Lapangan
Program ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak. Di Desa Sukamaju, Kalimantan Tengah, seorang tokoh masyarakat, Pak Wira, menyatakan kegembiraannya.
“Sekolah Rakyat membantu anak-anak kami belajar dekat rumah tanpa harus pergi jauh dan mengeluarkan biaya besar,” kata Pak Wira.
Namun, pengamat pendidikan menyoroti beberapa tantangan yang harus diantisipasi, antara lain memastikan kualitas pengajaran, validasi dan pengakuan ijazah, serta keberlanjutan program.
Prof. Dr. Lestari Dewi, akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia, mengingatkan:
“Pemerintah harus menyiapkan sistem evaluasi yang ketat dan dukungan sumber daya agar Sekolah Rakyat bisa memberikan hasil yang signifikan dan bukan sekadar program sementara.”
Sertifikasi dan Pengakuan
Untuk menjaga mutu dan memberikan kepastian bagi lulusan, pemerintah menyatakan akan mengeluarkan sertifikat kesetaraan yang diakui secara nasional. Sertifikat ini memungkinkan lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan formal atau memasuki dunia kerja.
Rencana Jangka Panjang dan Pengembangan
Sekolah Rakyat ditargetkan dapat berkembang menjadi jaringan pendidikan yang kuat dengan rencana pendirian lebih dari 1.000 lokasi di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi digital secara lebih luas agar akses pendidikan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit sekalipun.
Kesimpulan
Peluncuran Sekolah Rakyat menandai langkah progresif pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui pendidikan. Dengan pendekatan berbasis komunitas yang inklusif, program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata untuk menjangkau masyarakat marginal dan membuka peluang kesejahteraan yang lebih baik.
About the Author
