Jakarta, 28 Juli 2025 — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali pada kuartal II tahun 2025, meskipun tantangan dari ketidakpastian global semakin besar. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers rutin Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun pasar global sedang mengalami tekanan akibat geopolitik, inflasi global, dan kebijakan moneter negara maju yang cenderung ketat, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas sistem keuangan secara terukur dan terarah.
Tantangan Global yang Menguji Stabilitas Keuangan
Selama kuartal II tahun 2025, beberapa faktor global menjadi sorotan utama:
- Ketegangan geopolitik antara negara-negara besar di kawasan Eropa dan Timur Tengah masih berlanjut, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global.
- Kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
- Fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas yang tidak stabil menambah tekanan pada perekonomian domestik.
Meski demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa ekonomi Indonesia tetap dapat bertahan karena pondasi fiskal yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, dan respons cepat dari seluruh anggota KSSK.
“Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Ini berkat sinergi dan koordinasi antar-otoritas yang konsisten dan responsif,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan persnya.
Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
KSSK memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, dengan masing-masing lembaga memainkan fungsi strategis:
- Kementerian Keuangan menjaga ketahanan fiskal melalui pengelolaan APBN yang disiplin dan kredibel.
- Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter, termasuk pengendalian suku bunga, intervensi nilai tukar, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran.
- OJK memastikan industri perbankan dan sektor keuangan non-bank tetap dalam kondisi sehat dan terlindungi.
- LPS menjamin simpanan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.
Data Ekonomi yang Menguatkan Stabilitas
Beberapa indikator utama yang mencerminkan ketahanan sistem keuangan Indonesia antara lain:
| Indikator Ekonomi | Kuartal II 2025 | Catatan |
|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (YoY) | 5,1% | Didukung oleh konsumsi domestik dan ekspor |
| Inflasi | 2,6% | Masih dalam target BI (2,5 ± 1%) |
| Nilai Tukar Rupiah | Stabil di kisaran Rp15.300/USD | Tekanan eksternal berhasil diredam |
| Cadangan Devisa | USD 139 miliar | Cukup untuk membiayai impor dan utang luar negeri jangka pendek |
| Defisit APBN | 1,8% dari PDB | Tetap terjaga di bawah batas 3% |
Sri Mulyani menegaskan bahwa keberhasilan menjaga indikator-indikator tersebut merupakan bukti dari respon kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis serta tepat waktu.
www.service-ac.id
Kebijakan Responsif yang Diterapkan
Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, berbagai kebijakan telah diambil oleh anggota KSSK, di antaranya:
Langkah dari Kementerian Keuangan
- Menjaga disiplin APBN dan memastikan belanja negara fokus pada prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Memperluas basis penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem fiskal.
Langkah dari Bank Indonesia
- Menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,25% untuk mendukung pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas harga.
- Memperkuat intervensi pasar melalui operasi moneter dan penjualan SRBI/SVBI untuk menjaga likuiditas valas dan pasar uang.
Langkah dari OJK
- Memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan dan fintech.
- Mendorong konsolidasi perbankan untuk memperkuat struktur industri keuangan nasional.
Langkah dari LPS
- Meningkatkan cakupan penjaminan simpanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.
Risiko ke Depan yang Perlu Diwaspadai
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa meskipun stabilitas keuangan terjaga, Indonesia tidak boleh lengah. Beberapa risiko utama ke depan meliputi:
- Potensi peningkatan ketegangan geopolitik yang bisa memicu lonjakan harga energi dan pangan.
- Perubahan kebijakan suku bunga global yang dapat memicu volatilitas di pasar modal.
- Potensi tekanan dari sektor korporasi, terutama yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar.
Kesimpulan: Sinergi Adalah Kunci
Dalam penutupan konferensi pers, Sri Mulyani kembali menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik dan global.
“Kami di KSSK berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan dengan penuh kehati-hatian, antisipatif, dan kolaboratif. Ini penting agar Indonesia tetap mampu tumbuh, adil, dan inklusif,” ujar Menkeu.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan global dan domestik secara intensif serta menyiapkan berbagai kebijakan mitigatif bila dibutuhkan.
About the Author
