Bekasi, Mata4.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menilai bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan semakin nyata berkat reformasi menyeluruh yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan kemandirian pangan — terutama untuk beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya — sebagai prioritas nasional.
“Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Sebagai pimpinan Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Titiek menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai kebijakan yang berpihak pada petani serta penguatan manajemen produksi menjadi fondasi keberhasilan tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat optimisme tersebut. BPS memproyeksikan bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Padahal pada 2023–2024, impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton. “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” kata Titiek.
BPS juga mencatat produksi beras sepanjang Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan tahun 2024. Komisi IV DPR menilai kenaikan ini merupakan buah dari gotong royong petani serta kebijakan pemerintah yang memperkuat akses terhadap sarana produksi, teknologi pertanian, dan manajemen budidaya yang lebih efisien.
Indikator kesejahteraan petani pun menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan tercatat mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Titiek memandang angka tersebut sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.
Selain itu, Titiek mengapresiasi upaya pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ia menilai ketahanan stok berperan penting dalam menopang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, terutama di tengah ketidakpastian global dan ancaman krisis pangan internasional.
Pimpinan Komisi IV lainnya, Alex Indra Lukman, menambahkan bahwa reformasi distribusi pupuk merupakan langkah strategis pemerintah. Simplifikasi jalur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen berhasil menekan biaya produksi dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan. “Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah,” ujar Alex.
Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan jaminan pembelian oleh negara. Kebijakan ini membuat cadangan beras Bulog mencapai level tertinggi dalam sejarah sekaligus memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani. Alex menilai skema tersebut efektif memutus ketergantungan petani pada tengkulak dan memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasar.
Ia menegaskan bahwa capaian sektor pangan di tahun pertama pemerintahan harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, perluasan teknologi pertanian modern, serta langkah-langkah peningkatan ketahanan pangan jangka panjang.
Komisi IV DPR, kata Alex, berkomitmen mendukung seluruh kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan nasional. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran yang dinilai bekerja keras mewujudkan visi besar Presiden Prabowo di sektor pangan.
About the Author
