Jakarta, Mata4.com – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tengah melakukan penjajakan terhadap kemungkinan akuisisi kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia. Wacana ini mencuat sebagai bagian dari langkah modernisasi sistem pertahanan laut nasional yang dinilai mendesak, seiring meningkatnya dinamika keamanan regional dan pentingnya Indonesia dalam rantai pasok serta jalur pelayaran internasional.
Menurut informasi yang diperoleh dari sumber internal pertahanan, kapal yang tengah dikaji untuk diakuisisi adalah ITS Giuseppe Garibaldi (C551), kapal induk ringan berkelas Harrier Carrier yang sebelumnya menjadi kebanggaan Italia sebelum digantikan oleh Cavour dan Trieste. Kapal ini dirancang untuk membawa helikopter dan pesawat tempur V/STOL (Vertical/Short Take-Off and Landing), serta mendukung operasi militer dan kemanusiaan berskala besar.
Penguatan Strategis Kawasan Maritim
Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 108.000 km, Indonesia memiliki kepentingan vital untuk menjaga keamanan wilayah perairannya. Apalagi, kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi episentrum geostrategis dunia, yang tidak hanya menghadirkan peluang kerja sama ekonomi, tetapi juga potensi konflik dan ketegangan militer.
Wacana pengadaan kapal induk — meskipun dalam versi ringan — dinilai dapat memperluas jangkauan operasional TNI AL dalam menjaga wilayah perairan nasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta memperkuat kehadiran strategis di kawasan perbatasan seperti Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan Laut Arafura.
Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa semua opsi penguatan alutsista saat ini sedang dikaji oleh tim gabungan TNI AL dan Kementerian Pertahanan.
“Kami terbuka pada berbagai peluang akuisisi yang relevan dan sesuai kebutuhan. Namun harus dicermati secara teknis dan ekonomis. Kapal induk bukan hanya soal kebanggaan, tapi soal kapabilitas dan kesiapan pendukungnya,” ujar Julius, Senin (8/9).
Proses Penjajakan: Diplomasi dan Evaluasi Teknis
Sumber di lingkungan Kemhan menyebut bahwa pembicaraan dengan Pemerintah Italia dilakukan melalui skema Government-to-Government (G2G) untuk memastikan transparansi dan efektivitas biaya. Penawaran terhadap ITS Giuseppe Garibaldi dilakukan karena kapal tersebut telah memasuki masa dekomisioning dan masih memiliki masa pakai 10–15 tahun jika diremajakan.
Tim dari TNI AL dan Kemhan disebut sudah mengirim delegasi teknis ke Italia untuk melakukan inspeksi awal terhadap kondisi kapal, termasuk potensi retrofit dan sistem persenjataan yang bisa diintegrasikan ulang. Selain itu, hal yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan pesawat tempur V/STOL yang kompatibel dengan dek kapal — mengingat Indonesia saat ini belum memiliki armada pesawat tempur jenis tersebut.
Respons Pengamat: Peluang dan Tantangan
Langkah TNI AL ini memicu reaksi beragam dari para pengamat pertahanan dan kebijakan publik. Sebagian menilai akuisisi kapal induk akan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis yang lebih kuat di kawasan — menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk operasional.
Namun sebagian lainnya mengingatkan bahwa kapal induk bukan hanya soal platform, tetapi sistem terpadu. Tanpa armada pesawat, logistik, awak terlatih, dan dok pendukung, kapal induk bisa menjadi “kapal besar tanpa taring.”
Pengamat militer dari Center for Maritime Defense Studies (CMDS), Dr. Wibisono Hadipratomo, menegaskan bahwa Indonesia harus realistis dalam mempertimbangkan seluruh biaya siklus hidup kapal.
“Pembelian alutsista itu bukan titik akhir. Pertanyaannya adalah: Apakah kita siap secara SDM, teknis, dan logistik untuk mengoperasikan kapal sebesar ini dalam jangka panjang?” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kapal induk bisa efektif digunakan jika Indonesia juga berinvestasi dalam sistem pendukung seperti kapal pengiring (frigate dan destroyer), serta membangun pangkalan logistik laut strategis.
Komitmen Pemerintah: Transparan dan Terukur
Kementerian Pertahanan RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa seluruh pengadaan alutsista dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan.
Dalam beberapa pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan dalam modernisasi militer, namun tidak dengan cara boros atau simbolik.
“Kami hanya akan membeli alutsista yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar untuk pamer kekuatan. Negara kita butuh pertahanan yang cerdas, bukan mahal,” ucapnya dalam rapat kerja bersama DPR RI awal September 2025.
Adapun rencana jangka panjang Kemhan juga mencakup upaya peningkatan produksi alutsista dalam negeri melalui BUMN pertahanan seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia, termasuk kemungkinan kerja sama lisensi dan transfer teknologi dengan mitra luar negeri.
Misi Ganda: Militer dan Kemanusiaan
Jika benar terealisasi, kapal induk seperti ITS Giuseppe Garibaldi bisa difungsikan secara multifungsi — tidak hanya untuk operasi militer, tetapi juga sebagai rumah sakit terapung, pos logistik saat bencana alam, atau pusat komando saat krisis maritim.
Fleksibilitas inilah yang membuat kapal induk tetap relevan dalam konteks non-perang, apalagi Indonesia merupakan negara rawan bencana yang sering membutuhkan kehadiran cepat alat negara dalam penanganan darurat.
Kesimpulan
Wacana akuisisi kapal induk bekas dari Italia menandai babak baru dalam transformasi kekuatan laut Indonesia. Namun realisasinya akan sangat bergantung pada kajian teknis, kesiapan SDM, kemampuan anggaran, serta kemauan politik untuk menjaga keberlanjutan operasional.
Modernisasi pertahanan harus selaras dengan prinsip keterbukaan publik dan perencanaan jangka panjang, agar anggaran besar yang dikeluarkan tidak menjadi beban, melainkan investasi strategis demi kedaulatan dan keamanan nasional.
About the Author
