Bekasi, Mata4.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan ultimatum tegas kepada pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Mereka diberi waktu satu minggu untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fasilitas dan prosedur dapur yang dianggap belum memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.
Ultimatum ini disampaikan usai dilakukannya inspeksi mendadak oleh tim BGN bersama anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, Kamis (16/10). Inspeksi dilakukan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gandrung 80, yang menjadi salah satu penyedia layanan MBG di wilayah tersebut.
Dapur Dipenuhi Lalat dan Area Tidak Steril
Inspeksi mendalam mengungkap berbagai masalah serius di dapur SPPG Gandrung 80. Temuan utama yang mengkhawatirkan meliputi:
- Kehadiran banyak lalat di area pengolahan makanan
- Area penyimpanan bahan baku yang menyatu dengan tempat pencucian ompreng (wadah makan)
- Ketiadaan plafon di ruang masak, yang berisiko meningkatkan kontaminasi dari debu atau hewan liar
Temuan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kontaminasi silang, yang membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat program MBG.
“BGN memberikan waktu perbaikan selama satu minggu agar seluruh catatan teknis dapat diselesaikan. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi ulang,” ujar Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, dalam keterangan resminya, Jumat (17/10/2025).
Pelayanan Sudah Menjangkau Ribuan Anak
SPPG Gandrung 80 diketahui telah melayani 3.101 anak penerima manfaat sejak program MBG diluncurkan pada bulan September 2025. Namun, Indeks Kepatuhan Lingkungan (IKL) dari dapur ini hanya mencetak nilai 70, yang dikategorikan sebagai “cukup”.
Nilai tersebut mengindikasikan bahwa dapur masih berada di bawah standar optimal yang disyaratkan BGN.
Risiko Sanksi dan Penutupan Operasional
Pihak BGN menegaskan, jika dalam waktu satu minggu dapur tidak melakukan pembenahan sesuai standar, maka sanksi penangguhan operasional hingga penutupan sementara dapat dijatuhkan.
“Program MBG menuntut kualitas tinggi, terutama soal keamanan dan kehigienisan pangan, karena ini menyangkut ribuan anak sekolah di seluruh Indonesia,” tegas Khairul Hidayati.
Sorotan Komisi IX DPR: Jangan Abaikan Aspek Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, yang turut hadir dalam inspeksi tersebut, mendukung langkah tegas BGN. Menurutnya, program MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo, dan harus dijaga kualitasnya dengan ketat.
“Kami mendukung sepenuhnya MBG, tapi jangan sampai niat baik ini tercoreng karena kelalaian standar sanitasi dapur,” ujar Cellica.
Program MBG dan Tuntutan Standar Nasional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas hidup generasi muda Indonesia.
Menu MBG ditetapkan harus mengandung dua jenis lauk, satu sayur, satu karbohidrat, serta susu, sesuai arahan dari Presiden dan Wakil Ketua BGN. Standar inilah yang harus dijaga ketat oleh setiap SPPG, termasuk dalam pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.
Baca Juga:
gaji fantastis kevin diks terungkap
Kasus di Cisarua menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi.
Jika dapur penyedia MBG tidak mampu memenuhi standar, maka demi keselamatan publik—terutama anak-anak—operasional bisa ditangguhkan.
About the Author
