Jakarta Utara, Mata4.com – Sebuah tanggul beton sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang berdiri di perairan Laut Cilincing menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Berbagai video dan foto konstruksi ini ramai diperbincangkan, terutama setelah para nelayan tradisional di kawasan tersebut menyampaikan keluhan terkait gangguan aktivitas melaut yang mereka alami sejak keberadaan tanggul tersebut.
Keluhan Nelayan: Kesulitan Akses dan Penurunan Hasil Tangkapan
Para nelayan tradisional yang sudah lama menggantungkan hidup dari perairan Laut Cilincing mengaku keberadaan tanggul beton ini telah mengubah secara signifikan kondisi perairan. Salah satu keluhan utama adalah kesulitan mengakses wilayah tangkap ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
“Sebelum ada tanggul ini, kami bisa leluasa melaut dan mendapatkan hasil yang cukup untuk kebutuhan keluarga. Sekarang, akses tertutup, kami harus mengelilingi tanggul yang panjangnya sampai 3 kilometer itu, membuat waktu melaut lebih lama dan biaya bahan bakar meningkat,” ujar seorang nelayan senior yang ditemui di dermaga.
Penurunan hasil tangkapan juga menjadi persoalan serius. Nelayan melaporkan populasi ikan di sekitar tanggul semakin berkurang, sehingga pendapatan mereka terdampak langsung. Kondisi ini menyebabkan tekanan ekonomi yang makin berat bagi keluarga nelayan, yang sebagian besar hidup dari hasil laut.
Dampak Ekologis: Perubahan Arus dan Ekosistem Laut
Selain gangguan akses, para nelayan dan pakar lingkungan mengkhawatirkan dampak ekologis dari pembangunan tanggul beton ini. Tanggul yang memanjang di perairan dapat mengubah pola arus laut, sedimentasi, dan kualitas air, yang pada gilirannya mempengaruhi habitat ikan dan ekosistem laut secara keseluruhan.
Seorang ahli ekologi laut menjelaskan, “Pembangunan struktur besar di laut seperti tanggul beton harus melalui kajian dampak lingkungan yang mendalam. Perubahan arus dan aliran air dapat mempengaruhi reproduksi ikan dan keberadaan plankton yang merupakan dasar rantai makanan laut.”
Viral di Media Sosial dan Reaksi Publik
Viralnya tanggul beton di media sosial memicu diskusi luas. Foto-foto dan video tanggul yang tersebar membuat masyarakat luas, termasuk netizen, aktivis lingkungan, dan komunitas nelayan, bereaksi. Banyak yang mengungkapkan keprihatinan atas pembangunan yang dinilai kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Tagar-tagar terkait keluhan nelayan dan keberadaan tanggul muncul di berbagai platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, memancing debat mengenai pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan kehidupan masyarakat pesisir.
Klarifikasi dari Pemerintah dan Belum Ada Pernyataan Resmi
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta maupun Dinas Kelautan dan Perikanan terkait keberadaan tanggul beton ini. Informasi resmi yang akurat sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama para nelayan yang terdampak langsung.
Menurut informasi yang dihimpun, tanggul ini bukan bagian dari proyek Normalisasi dan Integrasi Ciliwung Cisadane (NCICD) yang tengah ramai dibahas, melainkan proyek lokal yang bertujuan untuk mitigasi abrasi dan pengamanan garis pantai. Namun, ketiadaan komunikasi yang jelas menyebabkan ketidakpastian dan keresahan di kalangan nelayan.
Pentingnya Pendekatan Inklusif dalam Pembangunan Pesisir
Kasus ini menyoroti betapa krusialnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif di wilayah pesisir. Keterlibatan aktif masyarakat nelayan sebagai pemangku kepentingan utama dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat meminimalisir konflik dan dampak negatif sosial-ekonomi.
Para ahli urban dan lingkungan menyarankan agar pemerintah meningkatkan komunikasi publik dan melakukan sosialisasi serta konsultasi yang melibatkan komunitas pesisir. Ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
Harapan dari Nelayan dan Komunitas Pesisir
Nelayan berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak keberadaan tanggul beton ini, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Mereka menginginkan solusi yang adil dan konkret, seperti penyesuaian jalur pelayaran, kompensasi yang layak, hingga program pelatihan agar dapat mengoptimalkan potensi laut yang masih ada.
Beberapa organisasi masyarakat sipil juga menawarkan diri sebagai mediator dan fasilitator dialog antara pemerintah dan nelayan untuk mencari titik temu dan solusi bersama.
Penutup: Antara Pembangunan dan Kelestarian Masyarakat Pesisir
Viralnya isu tanggul beton di Laut Cilincing ini menjadi cermin penting bagi pengambil kebijakan di Indonesia mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur pesisir dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan masyarakat tradisional.
Ke depan, transparansi, partisipasi masyarakat, serta kajian ilmiah yang mendalam harus menjadi pilar utama dalam merancang proyek-proyek pesisir agar tidak mengorbankan kehidupan masyarakat dan kelestarian alam.

