Jakarta, Mata4.com — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya, resmi menyandang gelar doktor setelah menyelesaikan program pendidikan S3 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Gelar akademik tertinggi itu diraih setelah ia sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus pada Tiga Desa di Indonesia” dalam sidang promosi doktor yang digelar pada 30 September 2025.
Dalam disertasi tersebut, politisi Partai NasDem ini meneliti secara mendalam dinamika tata kelola pemerintahan desa dengan fokus pada aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tiga desa yang menjadi objek penelitian berasal dari provinsi yang berbeda, yakni Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan mendapatkan gambaran komprehensif tentang variasi praktik pemerintahan desa di Indonesia.
Tujuan Riset: Dorong Partisipasi, Akuntabilitas, dan Inklusivitas
Dalam paparannya, Willy Aditya menjelaskan bahwa desa merupakan entitas pemerintahan yang berperan penting dalam sistem desentralisasi dan pembangunan dari bawah. Ia menyoroti bahwa meskipun secara regulatif desa telah diberi kewenangan luas melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan belum berjalan maksimal.
“Banyak desa yang masih menerapkan pola top-down. Keterlibatan warga terbatas hanya saat musyawarah desa yang bersifat seremonial. Padahal, kunci pembangunan yang berkelanjutan adalah ketika warga menjadi subjek, bukan objek,” ujar Willy dalam sesi pemaparan disertasi di hadapan dewan penguji.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga desa. Hasilnya, ditemukan bahwa keberhasilan tata kelola sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala desa, transparansi anggaran, serta relasi harmonis antara perangkat desa dan masyarakat.
Temuan Kunci: Tantangan dan Peluang dalam Pemerintahan Desa
Willy mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi desa adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan penyusunan program berbasis data. Selain itu, masih ditemukan praktik-praktik paternalistik di mana kepala desa berperan dominan dalam setiap keputusan.
Namun, ia juga menemukan contoh-contoh praktik baik. Salah satunya adalah desa di Jawa Timur yang berhasil mengembangkan sistem pelaporan anggaran berbasis digital sederhana yang mudah diakses warga, serta memfasilitasi forum rutin untuk warga menyampaikan usulan pembangunan.
“Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa ketika diberikan ruang dan kepercayaan, masyarakat desa mampu berkontribusi aktif dan kritis dalam pembangunan. Tantangannya ada pada bagaimana membangun sistem yang mendukung hal itu,” tambahnya.
Relevansi Penelitian bagi Kebijakan Nasional
Sebagai Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya menegaskan bahwa hasil penelitiannya ini bukan hanya untuk kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi bahan refleksi dan masukan dalam merancang kebijakan legislatif yang lebih berpihak kepada desa.
“Kami di Baleg tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi turunan dari UU Desa. Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah mekanisme pengawasan publik dan partisipasi warga dalam siklus perencanaan hingga pelaporan pembangunan desa,” jelasnya.
Ia berharap riset ini dapat menjadi referensi tidak hanya bagi DPR, tetapi juga bagi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap penguatan tata kelola desa.
Apresiasi dari Akademisi dan DPR
Keberhasilan Willy meraih gelar doktor mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi dan mitra kerja di parlemen. Ketua tim penguji disertasi, Prof. Dr. Rina Indiastuti, menyebut bahwa disertasi tersebut tidak hanya memiliki kekuatan ilmiah, tetapi juga relevansi tinggi terhadap praktik pemerintahan.
“Disertasi ini merupakan salah satu bentuk integrasi antara pemikiran akademik dan pengalaman lapangan. Ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas kebijakan berbasis data empiris,” ujar Prof. Rina, yang juga merupakan Rektor Universitas Padjadjaran.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyampaikan selamat kepada koleganya di parlemen atas pencapaian akademik tersebut. “Kami bangga melihat anggota DPR yang terus mengembangkan kapasitas intelektualnya. Ini membuktikan bahwa parlemen bisa menjadi ruang kolaboratif antara ilmu dan praktik,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Perpaduan Peran: Legislator dan Akademisi
Willy Aditya dikenal sebagai salah satu legislator yang aktif menyuarakan pentingnya pembaruan hukum dan penguatan sistem demokrasi partisipatif. Melalui capaian akademik ini, ia berharap bisa terus berkontribusi lebih luas dalam pembentukan kebijakan yang berbasis bukti.
“Saya meyakini bahwa politik tidak boleh jauh dari ilmu pengetahuan. Riset dan kebijakan publik harus berjalan beriringan, bukan saling menegasikan,” ujarnya.
Penutup
Dengan diraihnya gelar doktor oleh Willy Aditya, publik diingatkan bahwa pemimpin politik juga memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terlebih jika riset yang dilakukan berangkat dari persoalan nyata di masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan desa yang kompleks, hadirnya kajian ilmiah dari pelaku legislasi menjadi langkah penting dalam menjembatani antara kebijakan dan kebutuhan rakyat di tingkat akar rumput.
About the Author
