Jambi, Mata4.com – Dalam upaya mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk lebih responsif, adaptif, dan manusiawi dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Wamen PANRB saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Kamis (18/9), di mana ia bertemu langsung dengan Gubernur Jambi, pejabat daerah, ASN, serta meninjau sejumlah layanan publik di kota tersebut.
Pelayanan Publik Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Wamen Purwadi secara tegas menyampaikan bahwa birokrasi modern tidak boleh lagi hanya berorientasi pada aturan dan prosedur internal. Ia menekankan bahwa ASN sebagai pelayan publik harus memahami realitas sosial yang berkembang dan menjadi garda depan dalam menjawab kebutuhan rakyat.
“Birokrasi yang baik bukan sekadar menjalankan aturan, tapi mampu membaca kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi. Kita harus menghadirkan birokrasi yang hidup, bukan birokrasi yang hanya ada di atas kertas,” tegas Wamen Purwadi di hadapan para ASN Pemprov Jambi.
Dalam konteks ini, responsif berarti cepat tanggap terhadap keluhan atau kebutuhan masyarakat, sementara adaptif menandakan kemampuan ASN untuk berinovasi dan menyesuaikan cara kerja seiring perkembangan zaman dan teknologi.
Ketulusan dan Kecepatan Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Wamen PANRB menyampaikan bahwa dua aspek utama yang paling dinanti masyarakat dari birokrasi adalah ketulusan dalam melayani dan kecepatan dalam menyelesaikan urusan. Ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi harus terukur dari kepercayaan publik, bukan dari penghargaan atau predikat semata.
“Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika mereka dilayani dengan sepenuh hati. Birokrasi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal empati. Itu yang akan membedakan ASN biasa dengan ASN profesional,” tambahnya.
Gubernur Jambi Sambut Arah Reformasi Birokrasi Pusat
Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan dukungannya atas arahan yang diberikan oleh Wamen PANRB. Ia mengakui bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada rakyat merupakan prioritas utama Pemprov Jambi saat ini.
“Kami terus mendorong agar ASN di Jambi bekerja cepat, tulus, dan terukur. Kunjungan Wamen ini menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran kami untuk mempercepat transformasi birokrasi,” ujar Gubernur Al Haris dalam sambutannya.
Pemprov Jambi disebutkan sedang memperkuat sistem digitalisasi pelayanan, memperbaiki sistem pengaduan masyarakat, serta merancang indikator pelayanan berbasis kepuasan publik.
Kunjungan Lapangan: Mall Pelayanan Publik dan RSUD Raden Mattaher
Sebagai bagian dari kunjungan kerja, Wamen PANRB juga meninjau langsung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, yang telah menerapkan sistem layanan satu pintu untuk berbagai keperluan masyarakat. MPP ini menjadi salah satu yang dinilai berhasil mengintegrasikan berbagai jenis layanan dengan sistem digital.
Wamen mengapresiasi pelayanan cepat dan sistem antrean elektronik yang diterapkan, namun tetap menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap interaksi antara ASN dan warga.
“Teknologi penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ASN menggunakan teknologi itu untuk memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan,” ujar Purwadi.
Selain MPP, ia juga mengunjungi RSUD Raden Mattaher, rumah sakit rujukan utama di Jambi. Di sana, Wamen menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi kecepatan layanan, keramahan tenaga medis, hingga fasilitas bagi pasien.
“Rumah sakit harus jadi tempat yang menenangkan, bukan menegangkan. Layanan harus adil, setara, dan inklusif untuk semua kalangan masyarakat,” imbuhnya.
ASN Diminta Tinggalkan Zona Nyaman
Dalam arahannya, Wamen PANRB mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan tidak semakin mudah. ASN dituntut untuk meninggalkan zona nyaman dan meningkatkan kapasitas diri, baik melalui pelatihan teknis maupun penguatan nilai-nilai pelayanan publik.
“Jika ASN tidak berubah, maka masyarakat yang akan berubah—mereka akan memilih tidak percaya pada pemerintah. Itu bahaya. Maka ASN harus selalu belajar dan berkembang,” tegas Purwadi.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan antar level pemerintahan agar pelayanan publik berjalan sinergis, tanpa tumpang tindih atau birokrasi yang berbelit.
Komitmen Pemprov Jambi dalam Reformasi ASN
Gubernur Jambi dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendorong agar tenaga non-ASN di lingkungan pemda yang telah lama mengabdi dapat diakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebagai bagian dari penataan kepegawaian.
“Kami tidak ingin menutup mata terhadap nasib ribuan tenaga non-ASN yang selama ini turut menopang pelayanan publik. Kami sedang perjuangkan solusi yang adil dan berkelanjutan,” kata Al Haris.
Tiga Pilar Reformasi Birokrasi yang Ditekankan Wamen PANRB
Wamen PANRB menggarisbawahi bahwa arah kebijakan reformasi birokrasi nasional saat ini ditopang oleh tiga pilar utama:
- Birokrasi Digital
ASN harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan layanan. - Pelayanan Publik Berdampak
Setiap program dan kebijakan harus memiliki hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan. - ASN Profesional dan Berintegritas
Integritas dan kompetensi adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang dapat dipercaya publik.
Harapan dan Tindak Lanjut
Purwadi berharap, setelah kunjungan ini, akan muncul semangat baru di kalangan ASN Jambi untuk bekerja lebih baik dan lebih bermakna bagi masyarakat.
“Bekerjalah dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Karena rakyat tidak menilai dari absensi kita, tapi dari dampak yang mereka rasakan,” tutup Wamen Purwadi.
Pemerintah Provinsi Jambi dijadwalkan menindaklanjuti kunjungan ini dengan sejumlah evaluasi internal, termasuk memperkuat sistem monitoring pelayanan, menyusun program pelatihan ASN, serta mempercepat pengembangan sistem digitalisasi layanan publik.
Penutup
Kunjungan kerja Wakil Menteri PANRB ke Jambi menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam reformasi birokrasi. Masyarakat kini menantikan hasil nyata dari komitmen tersebut: pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih manusiawi.
About the Author
