Jakarta, Mata4.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PKP) kembali menegaskan bahwa kenaikan harga tanah di kawasan perkotaan menjadi tantangan utama yang menghambat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan perumahan vertikal sebagai solusi strategis yang tidak hanya mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas, tetapi juga mendukung pembangunan kota berkelanjutan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Wamen PKP menjelaskan bahwa pertumbuhan urbanisasi yang pesat menyebabkan lonjakan permintaan akan hunian di kota-kota besar. Namun, harga tanah yang terus meroket — rata-rata naik 10 sampai 15 persen setiap tahun di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung — memicu kenaikan biaya pembangunan hunian secara signifikan.
“Kenaikan harga tanah di perkotaan memang menjadi kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, kita harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan situasi ini untuk menjamin semua lapisan masyarakat tetap bisa memiliki hunian layak,” ujarnya.
Tantangan Ketersediaan Lahan dan Harga Tanah yang Melonjak
Pemerintah mencatat, keterbatasan lahan di wilayah perkotaan kian mengkhawatirkan. Lahan yang tersedia makin sempit karena laju pembangunan yang terus meningkat serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Selain itu, spekulasi tanah dan investasi properti juga menjadi faktor pendorong kenaikan harga yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat.
Kondisi ini menyebabkan pembangunan rumah tapak tradisional semakin sulit dilakukan secara masif, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah (MBR).
“Harga tanah yang melonjak membuat biaya pembangunan rumah juga ikut melambung. Akibatnya, harga jual rumah menjadi jauh dari jangkauan masyarakat yang membutuhkan,” jelas Wamen PKP.
Perumahan Vertikal sebagai Jawaban atas Keterbatasan Lahan
Sebagai respons, pengembangan perumahan vertikal seperti apartemen, kondominium, dan rumah susun dianggap sebagai solusi paling efisien dan efektif. Hunian vertikal memungkinkan optimalisasi ruang di area yang terbatas dengan kapasitas hunian yang jauh lebih besar dibandingkan perumahan tapak.
Hunian vertikal juga mendukung konsep kota berkelanjutan yang menitikberatkan pada penggunaan lahan secara efisien, pengurangan kemacetan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Dengan perumahan vertikal, kita dapat menciptakan lingkungan hunian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi serta fasilitas umum, sehingga membantu mengurangi beban lalu lintas dan polusi udara,” ujar Wamen PKP.
Dukungan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah
Untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Beberapa di antaranya adalah penyederhanaan proses perizinan, pemberian insentif fiskal, serta fasilitasi pembiayaan melalui skema KPR subsidi dan dukungan pendanaan untuk pengembang.
Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung pengembangan hunian vertikal, termasuk penetapan zona yang tepat serta penyediaan infrastruktur pendukung.
“Kita juga berupaya memastikan agar regulasi tidak menjadi penghambat, melainkan justru mempercepat pengembangan hunian vertikal yang berkualitas dan terjangkau,” kata Wamen PKP.
Respons dan Harapan dari Pengembang Properti
Para pengembang menyambut baik kebijakan pemerintah. Direktur salah satu perusahaan pengembang properti nasional mengatakan bahwa insentif dan kemudahan perizinan sangat membantu meningkatkan minat investasi di sektor hunian vertikal.
“Dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan proyek-proyek hunian vertikal dapat direalisasikan dengan cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” ujarnya.
Selain itu, pengembang menekankan perlunya perencanaan yang matang agar hunian vertikal tidak hanya memenuhi aspek fisik, tetapi juga sosial dan lingkungan. Fasilitas umum seperti taman, area olahraga, ruang terbuka hijau, dan sistem keamanan menjadi faktor kunci keberhasilan proyek hunian vertikal.
Aspek Sosial dan Edukasi Masyarakat
Salah satu tantangan lain dalam pengembangan hunian vertikal adalah penerimaan masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya yang terbiasa tinggal di rumah tapak, masih merasa enggan atau ragu terhadap konsep hunian vertikal karena dianggap kurang personal dan terbatas ruang geraknya.
Wamen PKP menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif untuk mengubah persepsi tersebut. Pemerintah juga mendorong komunitas dan asosiasi penghuni apartemen untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial dan interaksi antar penghuni.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa hunian vertikal bukan hanya alternatif tempat tinggal, tapi juga bagian dari gaya hidup modern yang berkelanjutan dan berkualitas,” jelasnya.
Data Statistik dan Proyeksi Kebutuhan Hunian
Menurut data resmi Kementerian PUPR, kebutuhan hunian nasional mencapai lebih dari 12 juta unit pada tahun 2025, dengan sekitar 60 persen kebutuhan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Di sisi lain, kenaikan harga tanah rata-rata lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, yang menimbulkan kesenjangan signifikan antara harga rumah dan kemampuan membeli.
Hal ini semakin menegaskan perlunya solusi inovatif seperti hunian vertikal untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memberikan akses perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Integrasi Transportasi
Perumahan vertikal yang dikembangkan juga diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem transportasi massal seperti MRT, LRT, dan bus rapid transit. Integrasi ini tidak hanya memudahkan mobilitas penghuni, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan dan polusi.
Selain itu, penyediaan fasilitas umum yang lengkap seperti pusat pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka hijau dalam satu kawasan hunian vertikal menjadi bagian dari konsep smart city yang terus didorong pemerintah.
Sinergi dan Kolaborasi untuk Masa Depan Perumahan
Wamen PKP menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan visi hunian vertikal yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
“Kita butuh kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat agar solusi ini bukan sekadar rencana, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik dan memberi manfaat luas,” pungkas Wamen PKP.
About the Author
