Jakarta, Mata4.com — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Republik Indonesia menegaskan bahwa jumlah sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers resmi yang digelar di kantor Kementerian Sosial, Rabu (24/9). Penambahan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, daerah tertinggal, dan kelompok masyarakat kurang mampu.
Wamensos menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan solusi pendidikan alternatif yang menjadi jembatan penting untuk menjangkau anak-anak dan remaja yang selama ini belum bisa mengakses pendidikan formal akibat kendala geografis, sosial, dan ekonomi. “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal tanpa pendidikan. Penambahan sekolah rakyat adalah bukti nyata upaya kami untuk membuka pintu ilmu seluas-luasnya,” ujar Wamensos dalam sesi tanya jawab dengan wartawan.
Sekolah Rakyat: Pendidikan Nonformal yang Menjangkau Daerah Terpencil dan Masyarakat Rentan
Sekolah rakyat merupakan lembaga pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak yang belum dapat mengikuti sistem pendidikan formal. Berdasarkan data Kementerian Sosial, selama dua tahun terakhir, jumlah sekolah rakyat bertambah sekitar 30 persen, menjangkau ribuan anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah dengan akses transportasi yang sulit.
Menurut Wamensos, kehadiran sekolah rakyat sangat penting dalam membantu pemerintah mengatasi tantangan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak di daerah terpencil. “Di banyak daerah, sekolah formal sulit dijangkau karena jarak yang sangat jauh dan kondisi geografis yang sulit. Sekolah rakyat hadir sebagai alternatif yang memungkinkan anak-anak mendapatkan pendidikan tanpa harus meninggalkan lingkungan mereka,” tambah Wamensos.
Selain itu, sekolah rakyat juga menjadi harapan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki biaya untuk bersekolah secara formal. Program sekolah rakyat menyediakan akses pembelajaran gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, sehingga membuka kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Peningkatan Kualitas dan Dukungan Pemerintah
Wamensos menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah sekolah rakyat, tetapi juga berupaya meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pelatihan rutin bagi tenaga pengajar sekolah rakyat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
“Guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan nonformal. Kami terus mengupayakan agar para tenaga pengajar mendapat pelatihan dan pendampingan yang memadai,” ujarnya.
Selain pelatihan guru, Kementerian Sosial juga mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan konteks masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar materi pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari siswa.
Sinergi dengan Berbagai Pihak
Wamensos menyebutkan bahwa upaya pemerintah dalam pengembangan sekolah rakyat tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sinergi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta menjadi fokus utama dalam memperkuat dan memperluas program ini.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung pengembangan sekolah rakyat, baik melalui bantuan dana, sumber daya manusia, maupun penyediaan fasilitas. Kerjasama ini sangat penting agar program ini berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran,” katanya.
Respon dari Pengamat dan Masyarakat
Berbagai kalangan memberikan tanggapan terkait peningkatan jumlah sekolah rakyat. Dr. Sari Handayani, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, menyatakan apresiasi atas upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat. Namun, ia mengingatkan agar perhatian lebih besar diberikan pada aspek kualitas pendidikan.
“Pertumbuhan jumlah sekolah rakyat sangat positif, tetapi mutu pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Tenaga pengajar harus memiliki kompetensi yang baik dan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak agar mereka dapat belajar dengan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat di daerah-daerah yang telah memiliki sekolah rakyat merasakan dampak positif langsung. Rahmat, seorang warga di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menyampaikan rasa syukurnya karena anak-anak di desanya kini bisa belajar di sekolah rakyat tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah formal.
“Sebelumnya, anak-anak kami harus berjalan puluhan kilometer ke sekolah formal. Sekarang dengan adanya sekolah rakyat, mereka bisa belajar dekat dengan rumah dan tetap mendapatkan pendidikan,” ungkap Rahmat.
Target Pemerintah dalam Menekan Angka Putus Sekolah dan Kesenjangan Pendidikan
Pemerintah menargetkan bahwa melalui peningkatan jumlah dan kualitas sekolah rakyat, angka putus sekolah di Indonesia dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah dan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda.
Wamensos menyampaikan harapannya bahwa dengan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, generasi muda Indonesia dapat memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan. Kami yakin dengan sekolah rakyat yang terus berkembang, kita dapat membangun masa depan bangsa yang lebih cerah,” pungkasnya.
About the Author
