Lampung, Mata4.com — Warga di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat, Provinsi Lampung, hingga saat ini masih harus mempertaruhkan keselamatan jiwa demi menjalani aktivitas sehari-hari. Ketiadaan jembatan penyeberangan di beberapa muara sungai membuat mereka harus menyeberangi arus deras dengan peralatan seadanya, termasuk saat membawa jenazah maupun mengantar pasien ke fasilitas kesehatan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dari berbagai pihak, mengingat aktivitas yang seharusnya menjadi rutinitas sosial dan layanan dasar justru menjadi sangat berisiko. Warga berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret dan terukur untuk menghadirkan akses yang aman dan layak bagi masyarakat di wilayah pesisir.
Prosesi Pemakaman Harus Melewati Sungai
Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Pekon Pemerihan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Setiap kali warga di desa ini mengadakan prosesi pemakaman, jenazah harus diangkut menyeberangi sungai selebar 30 meter dengan kedalaman yang bisa mencapai empat meter saat pasang atau musim hujan. Tidak adanya jembatan membuat warga terpaksa menggunakan tali tambang dan ban dalam untuk menarik keranda melintasi sungai.
“Setiap ada warga meninggal dunia, kami semua harus turun tangan. Keranda jenazah diikat dengan tali dan dibantu warga lain agar tidak hanyut. Kalau tidak seperti ini, jenazah tidak bisa dimakamkan karena lokasi pemakaman berada di seberang sungai,” ujar Subantoro, Kepala Pekon Pemerihan, saat diwawancarai Jumat (4/10/2025).
Subantoro menambahkan bahwa kondisi tersebut bukan baru terjadi. Sejak tahun 1953, akses jembatan yang menghubungkan permukiman warga dengan pemakaman belum pernah dibangun.
Risiko Nyawa Setiap Saat
Selain urusan pemakaman, warga juga menghadapi kesulitan besar saat membutuhkan pertolongan medis. Dalam beberapa kasus, pasien termasuk ibu hamil harus ditandu menyusuri jalan setapak sejauh puluhan kilometer, bahkan menyeberangi muara sungai untuk mencapai puskesmas terdekat.
“Kami pernah mendampingi warga yang melahirkan. Karena akses darat tidak ada, harus ditandu sambil menyeberang muara. Itu sangat berisiko, tapi tidak ada pilihan lain,” kata Rohani, salah satu kader kesehatan masyarakat di Pekon Sukamarga, Kecamatan Ngaras.
Ia menyebut, dalam kondisi darurat, keterlambatan penanganan medis karena terputusnya akses bisa berakibat fatal.
Akses Jalan dan Jembatan Masih Timpang
Beberapa warga mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah daerah telah menjanjikan pembangunan infrastruktur dasar, namun belum terealisasi secara nyata. Jalan-jalan penghubung antarpekon (desa) di wilayah ini pun masih banyak yang berupa tanah dan sulit dilalui saat hujan.
Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, ada lebih dari 50 titik prioritas pembangunan jembatan di wilayah pesisir, termasuk di Pesisir Barat. Namun, keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah menyebabkan pembangunan belum menjangkau seluruh desa terdampak.
“Kami sudah sampaikan permohonan pembangunan jembatan sejak beberapa tahun lalu. Tapi sampai sekarang masih belum ada tindakan yang jelas,” ungkap Subantoro.
Potret Ketimpangan Pembangunan di Daerah Pesisir
Situasi di Pesisir Barat menjadi gambaran nyata ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran. Meski berada dalam wilayah yang kaya sumber daya alam dan potensi pariwisata, warga di desa-desa pesisir masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Beberapa pengamat menyebutkan bahwa ketimpangan ini berpotensi memperparah kesenjangan sosial dan memperlambat pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, warga akan selalu tertinggal. Pemerintah harus memprioritaskan infrastruktur dasar, bukan hanya proyek besar di pusat kota,” kata Dr. Nindya Rahma, peneliti bidang tata kelola wilayah di Universitas Lampung.
Seruan untuk Tindakan Cepat Pemerintah
Tokoh masyarakat, kepala desa, dan aktivis lokal kini menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil tindakan nyata. Mereka menilai bahwa pembangunan jembatan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar warga untuk hidup aman dan layak.
“Kami tidak meminta yang muluk-muluk. Kami hanya ingin jembatan agar anak-anak sekolah, orang sakit, dan warga yang meninggal bisa lewat dengan aman,” kata Jumadi, warga Pekon Pemerihan.
Beberapa organisasi masyarakat juga telah mengusulkan agar pemerintah menggunakan skema Dana Desa atau anggaran bencana untuk membangun jembatan darurat sementara, sembari menunggu pembangunan jembatan permanen.
Penutup
Cerita warga Pesisir Barat yang harus bertaruh nyawa untuk menyeberangi muara sungai demi mengakses pemakaman atau puskesmas mencerminkan masih lemahnya pemerataan pembangunan di Indonesia. Di tengah program besar pemerintah untuk membangun dari pinggiran, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih ada desa-desa yang belum menikmati akses dasar seperti jembatan.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak hanya mendengar, tetapi juga segera bertindak. Akses jembatan bukan sekadar soal infrastruktur, tapi tentang keselamatan, keadilan, dan martabat masyarakat.
About the Author
