Mamuju, Mata4com — Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani tetap aman dan mudah diakses. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (3/7).
Kegiatan ini diikuti sekitar 300 petani dan 100 nelayan, sekaligus menjadi ajang dialog langsung antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan pupuk berjalan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan menegaskan bahwa ketersediaan pupuk sebelum musim tanam sangat penting agar produksi pertanian tidak terganggu.
Pemerintah pun terus memperkuat koordinasi dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempercepat penyaluran pupuk ke petani.
Secara nasional, hingga 26 Juni 2026, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,77 juta ton atau sekitar 48,5 persen dari total alokasi tahun ini sebesar 9,84 juta ton. Alokasi tersebut terdiri dari 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan sekitar 295 ribu ton untuk sektor perikanan.
Di Sulawesi Barat, penyaluran pupuk telah mencapai 37.773 ton atau 49 persen dari total alokasi 77.367 ton. Rinciannya meliputi pupuk NPK, Urea, NPK Kakao, SP-36, serta pupuk organik.
Dari sisi harga, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil. Saat ini, harga Urea dipatok Rp1.800/kg, NPK Rp1.840/kg, NPK Kakao Rp2.640/kg, ZA Tebu Rp1.360/kg, dan pupuk organik Rp640/kg.
Melalui Rembuk Tani ini, pemerintah berharap kerja sama antara pusat, daerah, BUMN, dan petani semakin kuat, sehingga distribusi pupuk lancar dan produktivitas pertanian nasional terus meningkat.
About the Author
