Jakarta, Mata4.com – Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar yang menghambat pemerataan pembangunan di Indonesia. Meski ekonomi nasional mencatatkan pertumbuhan yang stabil dalam dua tahun terakhir, rasio Gini—indikator ketimpangan distribusi pendapatan—terpantau stagnan, mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia pada semester I 2025 berada di angka 0,384, hanya sedikit berubah dari posisi tahun sebelumnya di 0,383. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat tidak mengalami perbaikan signifikan, dan cenderung berada dalam titik jenuh dalam dua hingga tiga tahun terakhir.
Rasio Gini: Cerminan Kesenjangan Sosial
Rasio Gini digunakan secara global untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan suatu negara. Skor mendekati 0 berarti distribusi merata, sedangkan mendekati 1 berarti terjadi ketimpangan sangat tinggi.
Dengan nilai di atas 0,38, Indonesia tergolong sebagai negara dengan ketimpangan menengah ke atas, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand atau Malaysia. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum berhasil mengangkat secara signifikan taraf hidup masyarakat miskin dan kelas pekerja.
Penyebab Stagnasi: Masalah Struktural dalam Ekonomi
Menurut para ahli, stagnasi rasio Gini bukan sekadar soal distribusi pendapatan, melainkan mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem ekonomi Indonesia. Ketimpangan peluang dan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan layak, menjadi penyebab utama dari kondisi tersebut.
“Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Sementara itu, kelompok bawah masih kesulitan mengakses peluang yang adil,” ujar Dr. Retno Wirasari, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia.
Dr. Retno menambahkan bahwa sistem ketenagakerjaan yang didominasi sektor informal, lemahnya perlindungan sosial, serta disparitas antarwilayah turut memperparah kondisi ini. Ia menyebut, “Tanpa reformasi struktural yang menyeluruh, rasio Gini akan terus bergerak di tempat.”
Ketimpangan Antarwilayah Masih Nyata
Salah satu bentuk ketimpangan yang paling terlihat adalah kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Pulau Jawa, misalnya, terus mendominasi dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara wilayah Indonesia Timur masih tertinggal secara ekonomi dan infrastruktur.
Dalam laporan BPS, proporsi kemiskinan di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih berada jauh di atas rata-rata nasional. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga pada akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan teknologi digital.
Evaluasi Kebijakan Pemerintah: Bantuan Sosial vs Reformasi Jangka Panjang
Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Subsidi UMKM, dan Kartu Prakerja. Namun, program-program tersebut lebih bersifat respon jangka pendek, dan dinilai belum cukup kuat untuk menyasar akar dari ketimpangan yang terjadi.
Menurut Institute for Social Equity (ISE), fokus program pemerintah masih terlalu banyak pada bantuan konsumtif. “Padahal yang dibutuhkan adalah intervensi yang lebih struktural, seperti reformasi agraria, redistribusi lahan, pendidikan vokasi berkualitas, dan akses modal bagi masyarakat miskin,” jelas ISE dalam rilisnya.
Dampak Ketimpangan: Ancaman terhadap Stabilitas Sosial dan Ekonomi
Ketimpangan ekonomi yang tinggi berisiko menciptakan masalah sosial jangka panjang, mulai dari kesenjangan antar generasi, minimnya mobilitas sosial, hingga potensi konflik horizontal.
World Bank dan UNDP telah mengingatkan bahwa negara-negara dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung mengalami perlambatan pembangunan manusia, rendahnya partisipasi ekonomi masyarakat bawah, dan tingginya ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, ketimpangan juga berkaitan erat dengan akses terhadap keadilan, kepercayaan terhadap institusi, serta keterlibatan warga dalam proses demokrasi.
Rekomendasi: Reformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan
Para pengamat dan lembaga riset ekonomi memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menekan ketimpangan dan menurunkan rasio Gini secara berkelanjutan:
- Mendorong sistem pajak progresif dan mengurangi ketimpangan melalui mekanisme fiskal.
- Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja agar lebih menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil.
- Perluasan jaminan sosial universal, termasuk asuransi kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun.
- Redistribusi aset produktif, terutama melalui reforma agraria dan akses perumahan rakyat.
- Pengembangan ekonomi lokal dan UMKM berbasis komunitas.
Kesimpulan
Ketimpangan yang stagnan di tengah pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Masyarakat miskin, kelompok rentan, serta wilayah tertinggal masih belum mendapatkan porsi manfaat pembangunan secara adil dan merata.
Untuk menghindari krisis sosial dan ekonomi jangka panjang, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah lebih serius dan sistematis, dengan membangun fondasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.
About the Author
