MATA4.COM – Pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029 dinilai bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan momentum penting untuk menentukan arah hubungan antara pengusaha muda dan kekuasaan.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Dr. Rendy Ananta Prasetya, S.H., S.Sos., M.H., dalam sebuah kajian opini yang menyoroti kontestasi empat calon Ketua Umum BPP HIPMI di tengah tekanan ekonomi nasional dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurut Rendy, kondisi ekonomi 2026 menghadirkan tantangan nyata bagi pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan menengah. Mulai dari kenaikan biaya logistik, mahalnya bahan baku, hingga sulitnya akses pembiayaan menjadi persoalan yang dirasakan langsung di daerah.
“HIPMI sedang diuji, apakah tetap menjadi rumah perjuangan pengusaha muda atau justru semakin dekat dengan pola patronase dan kepentingan elite,” tulis Rendy dalam analisanya.
Ia menilai target peningkatan rasio wirausaha nasional yang dicanangkan pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Rasio kewirausahaan Indonesia dinilai belum cukup kompetitif dibanding sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Dalam kajiannya, Rendy menempatkan pertarungan empat kandidat—Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afi Kalla, dan Anthony Leong—sebagai refleksi dari empat model kepemimpinan yang berbeda: kader murni, politisi, pewaris jejaring bisnis, dan figur yang dekat dengan pusat kekuasaan.
Empat Kandidat, Empat Karakter Kepemimpinan
Rendy memulai analisanya dengan menyoroti figur Anthony Leong yang dinilai memiliki keunggulan dalam penguasaan materi serta akses politik di tingkat nasional. Namun, kedekatan dengan lingkaran kekuasaan disebut berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai independensi HIPMI ke depan.
Menurutnya, tantangan bagi Anthony adalah membuktikan bahwa kedekatan politik tidak menjadikan HIPMI sekadar perpanjangan kepentingan pemerintah.
Sementara itu, Afi Kalla dinilai membawa kekuatan jejaring bisnis yang mapan. Namun, statusnya sebagai bagian dari keluarga besar bisnis nasional disebut menghadirkan tantangan tersendiri terkait persepsi representasi terhadap pengusaha kecil dan menengah di daerah.
“Risikonya adalah organisasi dipandang lebih dekat pada logika kelompok bisnis besar dibanding gerakan kolektif pengusaha muda,” tulisnya.
Untuk Ade Jona Prasetyo, Rendy melihat adanya keunggulan berupa akses ke parlemen melalui posisinya sebagai anggota DPR RI sekaligus pengalaman di internal HIPMI sebagai Wakil Bendahara Umum.
Namun demikian, ia juga mengingatkan adanya tantangan persepsi publik terhadap figur yang aktif di dunia politik. Dalam artikelnya, Rendy menyinggung bahwa nama Ade Jona pernah disebut dalam persidangan kasus kereta api Medan sebagai saksi dan tidak pernah dinyatakan bersalah secara hukum.
Menurut Rendy, isu tersebut tetap berpotensi dipolitisasi dalam kontestasi organisasi.
“Ini bukan tuduhan, melainkan catatan yang kerap menjadi bahan persepsi publik dan hanya dapat dijawab melalui kerja nyata,” tulisnya.
Sementara Reynaldo Bryan disebut membawa narasi sebagai kader daerah yang tumbuh dari bawah dan memiliki legitimasi moral kuat. Namun, ia dinilai menghadapi tantangan dari sisi dukungan politik serta kemampuan pendanaan program.
Rendy menilai program yang dibawa Reynaldo memerlukan skenario implementasi yang lebih konkret agar dapat bersaing dengan kandidat yang memiliki jejaring lebih besar.
HIPMI dan Bayang-Bayang Oligarki
Lebih jauh, kajian tersebut mengaitkan dinamika pemilihan HIPMI dengan teori ekonomi-politik mengenai relasi pengusaha dan kekuasaan di Indonesia.
Mengacu pada literatur ekonomi politik Indonesia, Rendy menilai pola hubungan pengusaha dan negara kerap bergerak dalam skema rent-seeking atau pencarian rente, bukan semata-mata kompetisi usaha berbasis inovasi dan produktivitas.
Ia mengutip pandangan akademik yang menyebut oligarki ekonomi di Indonesia terus bertransformasi sejak era reformasi, termasuk melalui jejaring bisnis dan politik yang saling menopang.
Dalam konteks itu, HIPMI dinilai menghadapi dilema klasik: menjaga akses terhadap pemerintah sekaligus mempertahankan independensi sebagai organisasi pengusaha.
Belajar dari Sejarah HIPMI
Rendy juga menyoroti perjalanan kepemimpinan HIPMI dari masa ke masa.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa figur Ketua Umum HIPMI yang paling dikenang biasanya lahir dari situasi krisis atau inovasi besar.
Periode reformasi dan krisis ekonomi 1998 disebut menghasilkan kepemimpinan yang kuat dalam advokasi UMKM. Sementara era digital dan investasi startup memperlihatkan model kepemimpinan berbasis kewirausahaan yang memperluas citra HIPMI di tingkat nasional maupun internasional.
Sebaliknya, kedekatan berlebihan dengan penguasa disebut kerap memunculkan kritik mengenai independensi organisasi.
“HIPMI jangan menjadi oposisi yang kehilangan akses, tetapi juga jangan berubah menjadi tim sukses yang kehilangan daya tawar,” tulis Rendy.
Pemilih Munas Dinilai Tentukan Arah Organisasi
Kajian tersebut menutup dengan penegasan bahwa pemilih dalam Munas XVIII HIPMI di Lampung memegang peran penting dalam menentukan masa depan organisasi.
Rendy menilai anggota HIPMI di daerah membutuhkan kepastian akses pasar, pembiayaan, perlindungan hukum, dan advokasi kebijakan—bukan sekadar kedekatan simbolik dengan pejabat negara.
“HIPMI ibarat kapal yang memasuki selat sempit. Di kiri ada karang loyalisme, di kanan ada pusaran dinasti. Nakhoda yang dibutuhkan bukan yang paling sering bersalaman di dermaga, tetapi yang berani memegang kemudi sendiri,” tulisnya.
Bagi Rendy, pemilihan kali ini pada akhirnya bukan soal siapa kandidat paling sempurna, melainkan siapa yang dinilai paling mampu menjaga keseimbangan antara akses kekuasaan dan keberpihakan terhadap pengusaha kecil sebagai fondasi ekonomi nasional.
About the Author
