Jakarta, Mata4com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mematangkan pengembangan layanan Transjabodetabek di tengah rencana penyesuaian tarif yang sedang dikaji. Untuk menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi umum, sejumlah langkah peningkatan layanan dan perluasan tarif integrasi disiapkan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan pengembangan layanan Transjabodetabek sejauh ini berjalan tanpa hambatan berarti. Namun, masih diperlukan koordinasi terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk halte, operasional layanan, hingga dukungan subsidi.
“Untuk pengembangan Transjabodetabek tidak terdapat kendala besar, tetapi masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti halte dan subsidi,” ujar Budi.
Pada tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi sekitar Rp400 miliar untuk layanan Transjabodetabek. Besaran subsidi yang diberikan mencapai sekitar Rp12 ribu untuk setiap pelanggan dalam satu perjalanan.
Jika penyesuaian tarif diberlakukan, pemerintah berencana melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat dipahami dengan baik. Selain itu, Dishub DKI juga akan memperluas skema tarif integrasi antarmoda guna memberikan kemudahan bagi pengguna transportasi publik.
Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah tarif maksimal Rp10 ribu dalam kurun waktu tiga jam melalui aplikasi JakLingko. Skema tersebut dirancang untuk mencakup seluruh rute Transjabodetabek sehingga masyarakat dapat berpindah moda transportasi dengan biaya yang lebih efisien.
“Melakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan. Kemudian memperluas skema tarif integrasi agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek,” kata Budi.
Selain aspek tarif, Dishub DKI juga fokus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan memastikan jadwal keberangkatan bus lebih tepat waktu guna mengurangi waktu tunggu dan mempercepat perjalanan penumpang.
Peningkatan akses menuju dan dari titik transportasi publik juga menjadi perhatian. Pemerintah akan memperkuat konektivitas melalui perbaikan fasilitas transit, integrasi yang lebih aman dengan halte dan stasiun, serta pengembangan layanan pengumpan seperti Mikrotrans.
“Perbaikan fasilitas pendukung di titik transit, integrasi fisik yang aman dengan halte dan stasiun, serta penyediaan rute pengumpan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses masyarakat,” tuturnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov DKI berharap masyarakat tetap menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama meski nantinya terjadi penyesuaian tarif pada layanan Transjabodetabek.
About the Author
