Jakarta, Mata4com — Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026) diwarnai aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil di Jakarta.
Aksi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus dan tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) tersebut membawa lima tuntutan utama yang menyasar persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Momentum Sumpah Pemuda dipilih untuk kembali menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah. Massa aksi mendesak negara tidak sekadar membuat kebijakan, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lima tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut adalah:
1. Tetapkan Status Bencana Nasional dan Tuntaskan Tata Kelola Lahan
Massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap kondisi yang dinilai membutuhkan penanganan serius.
Selain itu, mereka meminta korporasi yang dinilai bertanggung jawab terhadap persoalan lingkungan ditindak secara hukum serta mendorong penyelesaian persoalan dan integrasi tata kelola lahan.
2. APBN Harus Berpihak kepada Rakyat
Tuntutan kedua menyasar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Massa mendesak agar anggaran negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan menghentikan apa yang mereka nilai sebagai pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang dikemas melalui program populis.
Dalam tuntutannya, mereka secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
3. Pendidikan Murah, Layanan Dasar Merata dan Lapangan Kerja Berkualitas
Mahasiswa juga membawa persoalan kesejahteraan masyarakat ke dalam tuntutan aksi.
Mereka mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperluas akses terhadap layanan dasar secara merata, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkualitas.
Tuntutan ini menempatkan pendidikan, pelayanan publik, dan kesempatan kerja sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas negara.
4. Hentikan Penyalahgunaan Hukum dan Berantas KKN
Tuntutan keempat berkaitan dengan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Massa meminta agar hukum tidak digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan. Mereka juga mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dilakukan secara serius dan tidak tebang pilih.
Bagi massa aksi, supremasi hukum harus menjadi instrumen untuk memberikan keadilan, bukan digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
5. Pulihkan Kebebasan Berpendapat dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil
Tuntutan terakhir menyentuh isu demokrasi dan HAM.
Mahasiswa mendesak pemerintah mengembalikan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Isu kebebasan bersuara menjadi salah satu sorotan utama karena massa menilai kritik masyarakat harus mendapat ruang dalam kehidupan demokrasi.
Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah titik Jakarta.
Berdasarkan informasi TMC Polda Metro Jaya, aksi penyampaian pendapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan titik yang terdampak meliputi kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani. Rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
Masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki keperluan mendesak, menggunakan jalur alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas.
Sebanyak 14.324 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait juga disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi di sejumlah titik Jakarta.
Di tengah peringatan Sumpah Pemuda, lima tuntutan tersebut menjadi pesan keras mahasiswa dan masyarakat sipil kepada pemerintah: kebijakan negara harus berpihak kepada rakyat, demokrasi harus tetap memiliki ruang, dan hukum harus berdiri di atas kepentingan kekuasaan.
About the Author
