Washington, D.C. 28 Juli 2025 – Warisan kebijakan dagang Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald J. Trump, masih menjadi perdebatan hingga kini. Meski ia telah lengser dari Gedung Putih sejak 2021, kebijakan-kebijakan dagang proteksionis yang ia canangkan masih membekas dan terus memengaruhi arah hubungan ekonomi AS dengan mitra-mitra dagangnya.
Dua fokus utama dari kebijakan dagang Trump adalah Eropa dan China—dua kekuatan ekonomi global yang menjadi target utama dalam agenda “America First”-nya. Saat ini, kesepakatan dagang dengan Eropa tampak bergerak dalam jalur yang relatif stabil, meski tidak terlalu ambisius. Namun di sisi lain, hubungan dagang dengan China masih penuh ketidakpastian, terutama karena perubahan pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.
Kesepakatan dengan Eropa: Stabil, Tapi Minim Terobosan
Di bawah Trump, ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa sempat meningkat, terutama setelah pemerintahan AS memberlakukan tarif tinggi atas impor baja dan aluminium dari kawasan tersebut dengan alasan keamanan nasional. Uni Eropa pun merespons dengan mengenakan tarif balasan pada produk-produk asal AS, seperti bourbon dan sepeda motor Harley-Davidson.
Namun pada akhir masa jabatan Trump dan awal masa pemerintahan Biden, kedua belah pihak mulai menunjukkan sinyal positif untuk meredakan ketegangan. Salah satu langkah signifikan terjadi pada 2021, saat Biden sepakat mencabut tarif baja dan aluminium terhadap Uni Eropa dan menggantinya dengan kuota impor, sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dagang transatlantik.
Selain itu, kerja sama dalam kerangka Dewan Perdagangan dan Teknologi AS–UE (U.S.–EU Trade and Technology Council/TTC) menjadi wadah strategis untuk membahas isu-isu perdagangan digital, keamanan rantai pasokan, dan regulasi teknologi. Namun meski dialog berjalan lancar, belum banyak kesepakatan konkret yang dihasilkan dari forum ini.
Analis menyebut pendekatan ini sebagai “perdamaian dagang yang rapuh”. Menurut David Hamilton, pakar perdagangan internasional dari Peterson Institute for International Economics, “AS dan UE masih menahan diri dari konfrontasi besar. Tapi ini bukan karena perbedaan sudah terselesaikan—melainkan karena keduanya punya prioritas lain, termasuk menghadapi tekanan geopolitik dari Rusia dan China.”
www.service-ac.id
Hubungan dengan China: Ketidakpastian Masih Membayangi
Jika hubungan dagang dengan Eropa bisa dikatakan stabil, situasi dengan China jauh lebih kompleks. Di bawah Trump, hubungan dagang kedua negara mengalami titik terendah dalam beberapa dekade. Perang tarif antara kedua negara menyebabkan ketegangan ekonomi global, dengan miliaran dolar produk dari kedua negara dikenai bea masuk tambahan.
Pada awal 2020, AS dan China menyepakati “Phase One Trade Deal”, di mana China berjanji akan meningkatkan pembelian produk-produk pertanian, energi, dan manufaktur dari AS senilai total $200 miliar dalam dua tahun. Namun pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi global membuat target tersebut tidak tercapai. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa China hanya memenuhi sekitar 57% dari total komitmen pembeliannya.
Pemerintahan Biden tidak secara resmi membatalkan kesepakatan tersebut, namun juga tidak aktif memperbaruinya. Bahkan, beberapa tarif era Trump tetap diberlakukan. Di sisi lain, Biden mulai memperluas pendekatan strategis dengan membatasi akses China terhadap teknologi tinggi AS, termasuk semikonduktor dan perangkat keras berbasis AI, yang memicu kekhawatiran akan lahirnya cold war ekonomi.
Mei Ling Zhang, peneliti hubungan internasional dari Universitas Georgetown, mengatakan bahwa strategi Biden terhadap China kini tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga geopolitik. “China bukan lagi sekadar mitra dagang, tapi pesaing sistemik. AS ingin membendung pengaruh teknologi dan ekonomi China di pasar global,” katanya.
Ketegangan ini diperkuat dengan pelarangan investasi AS di sektor teknologi tertentu di China, serta pembentukan aliansi baru seperti CHIPS and Science Act, yang bertujuan menghidupkan kembali industri semikonduktor AS dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang berbasis di Tiongkok.
Tarik Ulur Politik Domestik Jelang Pemilu 2024
Kebijakan dagang AS saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik domestik, khususnya menjelang pemilihan presiden 2024. Donald Trump kembali maju sebagai kandidat dari Partai Republik dan secara konsisten mengampanyekan retorika proteksionis yang keras terhadap China dan globalisasi secara umum.
Trump bahkan mengusulkan tarif universal 10% atas semua produk impor jika ia kembali terpilih, dan tarif khusus yang lebih tinggi terhadap produk asal China. Proposal ini memicu perdebatan luas, dengan sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut bisa memicu inflasi dan mempersulit pemulihan ekonomi global.
Sementara itu, Presiden Joe Biden berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan sikap tegas terhadap China untuk mendapatkan dukungan bipartisan. Di sisi lain, ia juga berusaha memperbaiki hubungan dagang global yang rusak akibat kebijakan Trump, terutama dengan sekutu lama seperti Eropa, Kanada, dan Jepang.
“Biden berusaha berjalan di tali yang tipis. Ia ingin terlihat tegas terhadap China, tapi juga tidak ingin menghancurkan stabilitas ekonomi global,” kata Hamilton.
Penutup: Warisan Dagang Trump Masih Membayangi
Empat tahun setelah Trump meninggalkan Gedung Putih, kebijakan dagang era pemerintahannya masih memberikan dampak besar. Kesepakatan dagang dengan Eropa mulai menunjukkan titik terang, meski dalam skala terbatas dan dengan kehati-hatian tinggi. Namun, kesepakatan dengan China justru semakin jauh dari kepastian, digantikan oleh persaingan strategis dan ekonomi yang semakin tajam.
Dalam lanskap global yang terus berubah, nasib kesepakatan dagang Trump—dan arah baru kebijakan ekonomi Amerika—akan sangat ditentukan oleh hasil pemilu 2024 mendatang. Satu hal yang pasti: dunia masih menanti, apakah Washington akan memilih dialog atau kembali ke jalur konfrontasi.
About the Author
