DPR & Kemhan Rapat Tertutup 2 Jam Bahas Anggaran 2026, Ini Hasilnya

Jakarta, Mata4.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam forum tertutup selama dua jam di kompleks parlemen, Jakarta. Rapat ini menjadi momentum penting dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan-TNI untuk tahun 2026.

Rapat tertutup tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta para kepala staf dari tiga matra TNI: AD, AL, dan AU. Dari pihak legislatif, Komisi I DPR RI turut dipimpin oleh Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Latar Belakang Rapat: Evaluasi dan Proyeksi Kebutuhan Pertahanan

Rapat ini merupakan bagian dari agenda rutin tahunan DPR dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Namun, ada sejumlah hal yang membuat pertemuan ini menjadi sorotan.

Pertama, Kemhan melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2024, kementerian tersebut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan bentuk pengakuan atas tata kelola anggaran yang baik dan transparan. Meskipun begitu, opini WTP ini tidak serta-merta menandakan bahwa semua kebutuhan strategis pertahanan sudah terpenuhi.

Dalam rapat tersebut, Menhan menekankan bahwa meskipun tata kelola keuangan Kemhan dinilai baik, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait kesiapan alutsista (alat utama sistem persenjataan), kesejahteraan prajurit, serta pembangunan kekuatan pertahanan nasional secara menyeluruh.

“Kami bersyukur atas opini WTP dari BPK, tapi ini baru soal akuntabilitas. Kami juga harus bicara soal kecukupan. Dan saat ini, pagu indikatif 2026 masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan pertahanan yang terus berkembang,” ungkap Menhan Sjafrie dalam rapat.

Kemhan Ajukan Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Kemenhan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 184 triliun di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Usulan ini dinilai sangat penting untuk menopang berbagai kebutuhan prioritas strategis pertahanan negara.

Beberapa kebutuhan yang menjadi prioritas dalam usulan tambahan anggaran tersebut meliputi:

• Pembangunan dan modernisasi alutsista di ketiga matra TNI (AD, AL, dan AU)
• Perawatan dan pemeliharaan sistem persenjataan yang sudah dimiliki agar tetap dalam kondisi siap operasional
• Kesejahteraan prajurit, termasuk tunjangan dan penyediaan perumahan layak
• Peningkatan kemampuan tempur dan logistik di wilayah-wilayah strategis dan perbatasan
• Pengembangan teknologi militer dan sistem pertahanan siber

Menhan juga menambahkan bahwa dinamika geopolitik kawasan dan potensi ancaman non-konvensional seperti konflik perbatasan, terorisme lintas negara, hingga perang siber, mengharuskan Indonesia meningkatkan kapabilitas pertahanannya secara signifikan.

“Harga dari mempertahankan kedaulatan itu sangat mahal. Kalau kita menunda investasi di bidang pertahanan hari ini, maka kita akan membayar harga yang lebih besar di masa depan,” tegas Sjafrie.

Tanggapan DPR: Perlu Pembahasan Mendalam dan Komprehensif

Dari pihak DPR, Ketua Komisi I Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan tambahan anggaran tersebut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia menegaskan bahwa Komisi I mendukung penguatan pertahanan nasional, namun tetap akan mempertimbangkan rasionalitas anggaran dan kemampuan fiskal negara.

“Komisi I sangat memahami kebutuhan pertahanan, terlebih dalam konteks regional yang tidak menentu. Namun, tentu saja kami juga akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait kapasitas fiskal dan prioritas nasional secara menyeluruh,” kata Meutya Hafid.

Selain itu, DPR juga meminta agar Kemenhan memastikan bahwa setiap tambahan anggaran akan digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan anggaran sebesar itu, akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

www.service-ac.id

Tantangan Kemandirian Pertahanan dan Industri Dalam Negeri

Dalam rapat tersebut, dibahas pula isu seputar kemandirian industri pertahanan nasional. Salah satu perhatian adalah perlunya mendorong penggunaan produk dalam negeri, khususnya dari BUMN seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.

Menhan juga menyampaikan bahwa sebagian dari anggaran tambahan yang diusulkan akan diarahkan untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri agar bisa bersaing di tingkat global. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk membangun ekosistem pertahanan yang kuat dan mandiri.

Langkah Selanjutnya: Proses Pembahasan dan Evaluasi

Setelah rapat tersebut, usulan tambahan anggaran akan dibawa ke dalam rapat-rapat lanjutan di DPR bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk dievaluasi lebih lanjut. Keputusan final terkait besaran anggaran yang akan disetujui kemungkinan akan ditentukan dalam rapat Banggar dan paripurna DPR menjelang akhir tahun anggaran.

Infografis Ringkasan Rapat Kemhan-DPR

Penutup: Keseimbangan antara Kebutuhan dan Kemampuan Negara

Rapat tertutup antara DPR dan Kemhan mencerminkan urgensi dan kompleksitas dalam menyusun anggaran pertahanan yang ideal. Di satu sisi, kebutuhan pertahanan terus meningkat seiring tantangan geopolitik yang dinamis. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga stabilitas fiskal dan mengutamakan efisiensi anggaran.

Usulan tambahan Rp 184 triliun menjadi simbol bahwa kedaulatan negara bukan hanya soal simbolik, tetapi nyata—dan mahal. Keputusan selanjutnya akan sangat menentukan arah pembangunan pertahanan Indonesia ke depan.

About the Author

kontributor

Author

View All Posts