Denpasar, Mata4.com — Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali. Anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19.
Dalam keterangan resmi yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disebutkan bahwa dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan dialokasikan khusus untuk mendanai proyek-proyek strategis di Bali. Program ini menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang menempatkan Bali sebagai salah satu kawasan prioritas karena peran vitalnya di sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
Fokus Proyek: Dari Pariwisata hingga Ketahanan Air
Beberapa sektor yang akan menjadi fokus penggunaan anggaran antara lain:
- Peningkatan dan pelebaran jalan di wilayah dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, terutama di sekitar kawasan wisata seperti Ubud, Kuta, Sanur, dan Nusa Dua.
- Revitalisasi sistem irigasi tradisional (subak) yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian lokal dan bagian dari warisan budaya dunia UNESCO.
- Pembangunan jembatan penghubung antarwilayah untuk memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di daerah pedesaan dan kawasan terpencil.
- Penguatan infrastruktur kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan penyangga pariwisata yang sedang dalam tahap pengembangan.
- Pengelolaan air bersih dan sanitasi, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan wisatawan yang tinggi.
Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi Bali, Ir. I Made Supartha, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi resmi terkait alokasi dana tersebut dan sedang melakukan koordinasi teknis dengan instansi pusat terkait pelaksanaan proyek.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Bali. Infrastruktur yang baik adalah pondasi dari pemulihan ekonomi dan juga pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur Bali.
Menurut Made, pelaksanaan proyek akan dimulai setelah proses perencanaan dan lelang selesai pada akhir 2025, dengan pelaksanaan konstruksi diproyeksikan dimulai pada kuartal pertama tahun 2026.
Partisipasi Publik dan Transparansi
Di sisi lain, akademisi dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Udayana, Dr. Ni Made Putri Ardani, menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
“Besarnya nilai anggaran harus sebanding dengan manfaatnya bagi masyarakat. Prosesnya harus terbuka, tidak boleh ada penyimpangan. Keterlibatan masyarakat sipil dan media juga penting dalam mengawasi agar pembangunan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya saat diwawancarai secara terpisah.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata soal fisik bangunan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat lokal, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak langsung oleh proyek, harus menjadi bagian dari proses perencanaan.
Dorongan untuk Pemerataan Ekonomi
Gubernur Bali, dalam pernyataan tertulisnya, menyebutkan bahwa dana tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Bali. Selama ini, sebagian besar infrastruktur modern masih terkonsentrasi di wilayah selatan, sementara wilayah utara dan timur Bali masih menghadapi tantangan konektivitas dan pelayanan dasar.
“Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di luar pusat-pusat pariwisata utama. Ini juga sejalan dengan semangat pembangunan Bali berbasis desa adat dan budaya lokal,” tulis Gubernur dalam siaran persnya.
Dukungan Politik dan Evaluasi Berkala
Ketua Komisi V DPR RI, yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, saat ditemui di Jakarta, menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini dan menyebut Bali sebagai salah satu daerah yang paling terdampak pandemi sehingga perlu perhatian lebih dalam proses pemulihan.
“Kami di DPR akan terus mengawasi implementasi anggaran ini agar tidak terjadi kebocoran. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana,” ujarnya.
Penutup
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun, Provinsi Bali diharapkan dapat mempercepat transformasi infrastrukturnya menjadi lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat mengelola proyek ini dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
About the Author
