Jakarta, Mata4.com — Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI, Kamis (5/9), untuk menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan reformasi total terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta menegakkan supremasi sipil dalam tata kelola keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Aksi ini berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.
Latar Belakang Aksi
Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia, Rina Widya, menjelaskan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh berbagai laporan dan kasus yang menunjukkan masih adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum Polri serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Mahasiswa menilai reformasi institusi Polri menjadi sangat penting agar lembaga ini mampu menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.
“Kami prihatin dengan beberapa kasus yang mencoreng citra Polri dan merugikan masyarakat. Kami ingin Polri bukan hanya menjadi alat negara, tetapi benar-benar menjadi pelindung dan pelayan masyarakat,” ujar Rina dalam orasinya.
Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
- Melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur, mekanisme kerja, dan budaya organisasi Polri agar lebih profesional dan akuntabel.
- Memastikan Polri berada di bawah kendali sipil yang efektif guna menjamin supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan internal dan eksternal, termasuk pembentukan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif.
- Menegakkan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian.
Rina menegaskan bahwa tanpa supremasi sipil yang jelas dan pengawasan yang ketat, penegakan hukum akan sulit berjalan adil dan obyektif.
Tanggapan Pemerintah dan DPR
Menanggapi tuntutan tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Budi Santoso, menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi masyarakat dan berkomitmen melanjutkan agenda reformasi di tubuh Polri.
“Reformasi Polri menjadi agenda prioritas pemerintah. Kami sedang mengimplementasikan berbagai program pelatihan profesionalisme, peningkatan transparansi, serta penegakan akuntabilitas di internal Polri,” ujar Budi dalam konferensi pers.
Sementara itu, pihak DPR RI menyampaikan kesiapan membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa guna membahas langkah-langkah reformasi legislatif yang mendukung peningkatan kualitas kepolisian dan supremasi sipil.
Perspektif Pengamat dan Akademisi
Pengamat keamanan dan hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Fauzi, menilai bahwa tuntutan mahasiswa merupakan cerminan aspirasi masyarakat luas yang mendambakan penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi kekuasaan yang tidak semestinya.
“Reformasi Polri harus didukung oleh regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif, baik oleh lembaga negara maupun masyarakat. Supremasi sipil adalah fondasi utama agar kepolisian bertindak profesional dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya,” jelas Dr. Fauzi.
Pentingnya Dialog dan Sinergi
Para mahasiswa juga mengajak pemerintah dan Polri untuk membuka ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan demi menghasilkan perubahan nyata. Mereka menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus menjadi dasar dalam reformasi institusi kepolisian.
“Kami tidak ingin reformasi hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata. Dialog yang terbuka dan pengawasan yang kuat adalah kunci keberhasilan reformasi ini,” kata Rina.
Penutup
Aksi damai yang digelar oleh mahasiswa hari ini menunjukkan bahwa dinamika demokrasi di Indonesia terus berjalan dan masyarakat aktif mengawal jalannya reformasi kelembagaan negara. Penegakan supremasi sipil dan reformasi Polri menjadi agenda penting agar institusi penegak hukum dapat menjalankan peranannya dengan profesionalisme, integritas, dan tanpa diskriminasi.
About the Author
