Bandung, Mata4.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta para kepala daerah untuk lebih serius dalam mengelola penyerapan anggaran secara baik, tepat waktu, dan tanpa kebocoran. Pernyataan ini disampaikan usai puluhan gubernur menyuarakan protes keras terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Jadi semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).
Sinyal Ruang Fiskal Kembali Longgar
Purbaya menjelaskan bahwa ruang fiskal pemerintah dapat kembali longgar jika kondisi ekonomi dan penerimaan pajak membaik pada tahun depan. Ia menegaskan, dalam situasi tersebut, alokasi anggaran ke daerah bisa kembali ditingkatkan.
“Kalau ekonomi bagus otomatis ya pajaknya naik. Nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” tambahnya.
Namun, Menkeu menekankan bahwa sulit bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana daerah apabila masih terdapat persoalan akuntabilitas dan kebocoran dalam penggunaan anggaran di tingkat lokal.
Pemda Diminta Berbenah
Purbaya mengungkapkan sudah ada sinyal kesepahaman antara pemerintah pusat dan para gubernur mengenai perlunya perbaikan kinerja fiskal daerah. Ia menilai, jika kualitas belanja daerah bisa ditingkatkan, maka desentralisasi fiskal akan berjalan lebih baik.
“Saya kira kalau serapan anggaran bagus selama ini, tentu tidak perlu ada tarik-menarik ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih baik,” jelasnya.
Menurutnya, pemda harus terlebih dahulu berbenah jika ingin dana TKD tidak dipangkas. Ia menilai, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebelumnya masih menyisakan kesan kurang optimal.
Baca Juga:
berjualan tanpa izin di tanah kva warga dilaporkan polisi
“Pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi,” tegasnya.
Keluhan Kepala Daerah
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan bahwa para kepala daerah menyampaikan langsung keluh kesah kepada Menkeu.
“Kami hari ini sengaja dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan di daerah,” ujar Haris.
Menurut Al Haris, penurunan TKD 2026 sangat berdampak pada belanja daerah, terutama bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.
About the Author
