Bekasi, Mata4.com – Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (20/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pesan yang mengejutkan namun realistis: “Kendalikan inflasi, maka kekuasaan politik akan mengikuti.”
Lebih dari sekadar analisis ekonomi, Purbaya memberikan semacam manual politik praktis kepada kepala daerah. Ia menekankan bahwa stabilitas harga, terutama bahan pangan, adalah kunci utama stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional.
“Inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah karena beliau bisa menjaga stabilitas harga beras,” ujar Purbaya dalam forum terbuka yang dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Inflasi: Dari Stabilitas Ekonomi ke Elektabilitas Politik
Purbaya tidak segan menyebutkan bahwa urusan dapur dan harga bahan pokok adalah faktor penentu dalam kontestasi elektoral. Ia menyampaikan dengan tegas bahwa popularitas pemimpin daerah sangat berkaitan erat dengan keberhasilan mengendalikan harga.
“Kalau di daerah harganya enggak terkendali, hampir pasti pemimpinnya enggak bakal kepilih lagi. Tapi kalau bisa jaga harga tetap stabil, hampir pasti kepilih lagi — tanpa embel-embel lain,” tegasnya.
Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana isu ekonomi makro seperti inflasi sebenarnya memiliki implikasi langsung pada kekuasaan politik, baik dalam skala lokal maupun nasional.
Perut, Politik, dan Pemilu
Purbaya bahkan menyatakan secara lugas bahwa “perut” masih menjadi alat politik utama di Indonesia.
“Perut adalah alat politik utama di Indonesia ya. Jadi kalau mau menang Pemilu, ya jaga isi perut rakyat,” katanya, memancing gelak dan anggukan kepala dari para kepala daerah.
Ini bukan sekadar retorika. Sejarah Indonesia mencatat bahwa kestabilan harga bahan pokok kerap menjadi indikator kepuasan publik terhadap pemerintah. Saat harga naik drastis, kepercayaan terhadap pemimpin menurun tajam.
25 Provinsi Sudah Sesuai Target Inflasi
Meski menyampaikan kritik tajam, Purbaya juga memberi apresiasi. Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi menunjukkan tren inflasi yang terkendali, dengan 25 provinsi sudah masuk dalam target nasional.
Baca Juga:
cengkeh ri tercemar cs 137 ini fakta
Hanya Maluku Utara yang tercatat mengalami deflasi ringan. Namun secara umum, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dinilai berhasil mendorong kebijakan pengendalian harga secara signifikan.
“Artinya, pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik. Ini hasil kerja keras tim TPID di lapangan,” ujarnya.
Inflasi Tak Lagi Soal Ekonomi Saja
Purbaya menutup paparannya dengan mengingatkan para pemimpin daerah agar melihat inflasi bukan sekadar indikator ekonomi, tetapi alat ukur kepercayaan politik rakyat.
“Jangan remehkan harga cabai atau beras. Itu bisa menentukan apakah Anda akan tetap menjabat atau tidak di periode berikutnya,” sindirnya, menegaskan pentingnya stabilitas harga untuk stabilitas kekuasaan.
Penutup: Politik yang Membumi
Pesan utama Purbaya jelas: stabilitas harga adalah stabilitas politik. Pemimpin yang mampu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bukan hanya dinilai sukses secara ekonomi, tapi juga berpeluang besar memenangkan kepercayaan rakyat di Pemilu.
Untuk para kepala daerah, ini bukan sekadar peringatan teknokrat. Ini adalah pelajaran politik paling mendasar: sebelum bicara kampanye atau pencitraan, pastikan harga di pasar rakyat tetap masuk akal.
About the Author
