Bekasi, Mata4com – Komisi IV DPRD Kota Bekasi terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui program sekolah gratis bagi jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Anggota Komisi IV, Anim Imamudin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui pembahasan bersama Dinas Pendidikan (Disdik) dan mulai berjalan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026.
Menurut Anim, skema pendidikan gratis ini dirancang agar seluruh masyarakat Kota Bekasi bisa merasakan layanan pendidikan tanpa terbebani biaya, termasuk melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
“Program ini sudah kita siapkan, mulai dari jalur zonasi, afirmasi hingga prestasi. Harapannya masyarakat bisa benar-benar merasakan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Anim.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bekasi juga telah meluncurkan program rintisan sekolah swasta gratis untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB).
Program ini bahkan menggandeng puluhan sekolah swasta dengan kuota ribuan siswa guna memperluas akses pendidikan.
Namun demikian, Anim menyoroti masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran. Ia menilai sosialisasi dari dinas terkait perlu ditingkatkan.
“Masih banyak warga yang belum memahami jalur penerimaan. Misalnya, ada yang tetap memilih zonasi padahal punya peluang di jalur prestasi. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan daya tampung sekolah, yang kerap menjadi persoalan setiap tahun ajaran baru. Karena itu, DPRD terus menjalin komunikasi dengan sekolah swasta agar dapat menjadi solusi alternatif.
Program sekolah swasta gratis sendiri diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus mengatasi keterbatasan kursi di sekolah negeri.
Anim juga mengingatkan bahwa keberlangsungan program ini sangat bergantung pada kekuatan anggaran daerah. Ia mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pendidikan.
“Kalau masyarakat tertib bayar pajak, tentu akan membantu pembiayaan program pendidikan gratis ini,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah wilayah Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, yang hingga kini belum memiliki SMP negeri.
“Kami sedang menyiapkan lahannya. Targetnya tahun 2027 sudah bisa dibangun SMP negeri di wilayah tersebut,” tegas Anim.
Dengan berbagai langkah tersebut, DPRD Kota Bekasi berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan, sekaligus mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di Kota Bekasi.
About the Author
