Jasa Raharja Dorong Kepatuhan Pajak dan Keselamatan Lalu Lintas

BALI - Jasa Raharja, BUMN yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, tidak hanya fokus pada tugas utamanya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono dalam Rakernis Bidang Penegakkan Hukum tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri di Bali, Senin (2/10/2023). Menurut Rivan, banyak masyarakat yang masih abai terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. "Faktanya adalah, hanya di Indonesia yang berani menjual kendaraan dengan menyebutkan pajak telah mati," ujarnya. Untuk mengatasi hal ini, Kemendagri, Korlantas Polri, dan Jasa Raharja terus berupaya meningkatkan penerimaan dari Sumbangan Wajib (SW) yang tumbuh 6,9 persen hingga Desember 2022. Rivan juga menyatakan keprihatinannya terhadap dominasi pria usia produktif sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang mencapai 66,5 persen. Ia mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari mereka yang terkena dampak kecelakaan menghadapi kemiskinan karena tulang punggung keluarga tidak lagi mampu memberikan dukungan ekonomi. Ia berharap, upaya Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan berbagai pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepatuhan pajak dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Rakeris yang bertajuk 'Netralitas Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas Dalam Tahapan Pemilu 2024 Sebagai Wujud Profesionalisme dan Transparansi Polantas Presisi Guna Kamseltibcarlantas yang Kondusif'itu dibuka oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi. Kakorlantas Polri menyampaikan bahwa Polri sebagai pendukung, pengayom, pelayan dan penegak hukum harus mengamankan dan memberikan rasa aman bagi warga masyarakat selama pelaksanaan pemilu 2024. Ia juga menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dan membangun budaya tertib berlalu lintas. "Pemilu 2024 yang di depan mata membutuhkan kehadiran Polri untuk mengamankan dan memberikan rasa aman bagi warga masyarakat sehingga dapat melakukan aktifitasnya saat demokrasi berlangsung namun tetap tertib," pungkasnya. (***/Pandu)