Salahkan Disdik Soal Audiensi, PJ Walikota Bekasi Dinilai Lepas Tangan

BEKASI - PJ Walikota Bekasi, R. Gani Muhamad dinilai lepas tangan perihal audiensi yang diperbincangkan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) yang merasa ditolak. 

Dilansir dari Bekasisatu.com, Respon Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad mengaku tidak pernah melakukan penolakan terkait audiensi dengan BMPS.

Dirinya mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mewakilinya beraudiensi. Dan terkait pentingnya responsivitas dalam penanganan masalah pendidikan.

“Saya belum pernah menolak hal tersebut, kan saya selalu disposisi dengan Kepala Dinas Pendidika. Kalau selesai di tingkat kadis, masa semua harus naik ke saya,”ujar.

“Saya sudah menyuruh Kadisdik untuk lebih responsif dalam penanganan dalam masalah pendidikan,” imbuh Gani, Senin (29/4/2024). 

Terpisah Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli, ketika dikonfirmasi mataempat.com menjelaskan, apabila bertemu Sekda, Asda dan Kadis, tidaklah menjawab pertanyaan BMPS. 

"Secara langsung tidak menolak kalau selalu di disposisikan itu secara tidak langsung sama saja Menolak," kata Ayung menanggapi PJ Walikota Bekasi menegur Kadisdik usai Apel. 

Lain tempat, Ketua LIN Kota Bekasi, Frits Saikat ikut menanggapi prihal teguran PJ kepada Kadisdik Kota Bekasi. 

Selaku pemerhati sosial, dirinya kaget karena menurutnya kota bekasi sudah terbiasa dengan sikap arogansi Pejabat. Dia beranggapan mindset Pejabat harus diubah. "Seharusnya selama menerima penghasilan dari APBD artinya suka tidak suka posisi Pejabat menjadi pelayan masyarakat dan bukan sebaliknya. Alur birokrasi gak jalan karna gak ada sejarahnya anak buah yang salah," kata Frits keras. 

Frits menambahkan, apabila etika birokrasi Pemerintahan berjalan baik, tidak elok seorang pemimpin daerah menegur bawahan atau kepala dinas depan publik karna sebuah kesalahan yang diperbuat oleh sebuah pemerintahan

Dalam grup Whatsapp informasi Bekasi, Pegawai Humas Pemkot Bekasi, Muklis menanggapi komentar yang melibatkan sikap PJ Walikota Bekasi. 

Menurut Muklis regulasi atau aturannya, setiap surat yang masuk ke pemerintah kota bekasi akan langsung di disposisikan ke OPD terkait. "Tiap Surat yg masuk ke Kepala Daerah lanjut didisposisikan ke OPD terkaitnya, lalu OPD memberikan saran, masukan dan bahannya pak," tulis Muklis menjawab komentar masyarakat.