MATA4, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah guna memberi ruang bagi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Usulan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait adanya pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga mencapai Rp1 triliun per bulan.
“Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan,” kata Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Menurut Charles, masa libur sekolah dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program MBG, mulai dari efektivitas penyaluran hingga tata kelola anggaran.
“Momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” ujarnya.
Selain evaluasi, Charles juga mendorong pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menimbulkan persoalan harus mendapat tindakan tegas.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak-anak yang menjadi sasaran program.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkap adanya lonjakan jumlah titik SPPG di berbagai wilayah. Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah titik dapur MBG di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) meningkat dari proyeksi awal 21 ribu titik menjadi 27.877 titik.
“Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” ujar Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Selain itu, jumlah titik SPPG di wilayah 3T yang semula direncanakan sekitar 2.000 titik juga tercatat meningkat menjadi 8.617 titik berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Pemerintah saat ini terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG guna memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.
About the Author
