Bekasi, Mata4com – Kalimalang tak lagi hanya dipandang sebagai jalur air yang membelah kawasan Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi mulai mengubah wajah kawasan tersebut menjadi ruang publik sekaligus destinasi wisata melalui Wisata Air Kalimalang Bekasi Keren (WAKABE) yang resmi diresmikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Rabu (18/11/2026).
Peresmian WAKABE menjadi penanda dimulainya babak baru pengelolaan Kalimalang. Pemkot Bekasi tak sekadar menawarkan wisata air, tetapi mulai membidik kawasan ini sebagai aset strategis yang memiliki potensi ekonomi, ruang publik, hingga transportasi air yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pengembangan Kalimalang merupakan bagian dari upaya pemerintah mengubah cara pandang terhadap kawasan yang selama ini lebih dikenal sebagai jalur air.
“Kalimalang memiliki potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya kita manfaatkan. Kita ingin mengubah cara pandang terhadap kawasan ini, dari yang selama ini dikenal sebagai jalur air menjadi ruang publik yang memiliki nilai wisata, ekonomi, dan bahkan fungsi transportasi,” ujar Tri.
Melalui WAKABE, masyarakat kini dapat menikmati Kalimalang dengan sejumlah fasilitas wisata air, di antaranya speed boat dan perahu wisata yang dapat beroperasi secara bersamaan.
Namun, bagi Tri, fasilitas tersebut baru merupakan permulaan. Target yang dibidik jauh lebih besar, yakni membangun ekosistem kawasan Kalimalang secara bertahap agar tidak berhenti sebagai objek wisata semata.
Pemkot Bekasi membuka peluang Kalimalang dikembangkan menjadi kawasan yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus menjadi bagian dari sistem konektivitas baru.
“Ke depan, kita ingin Kalimalang punya konektivitas yang lebih luas. Masyarakat bisa menikmati wisata air, pelaku UMKM mendapatkan peluang ekonomi, dan dalam jangka panjang kawasan ini juga berpotensi menjadi alternatif transportasi yang menghubungkan Bekasi hingga Jakarta,” jelasnya.
Meski demikian, Tri menegaskan ambisi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang. Aspek keselamatan, lingkungan, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan Kalimalang.
Rencana tersebut bahkan diarahkan lebih jauh dengan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk jembatan dan bendung yang diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan sekaligus mendukung penataan wilayah.
Dedi Mulyadi: Potensi Wisata Kalimalang Sudah Terlihat Sejak Lama
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai gagasan menjadikan Kalimalang sebagai destinasi wisata bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.
Dedi mengungkapkan, ide tersebut telah muncul sejak dirinya masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat melihat kawasan Kalimalang di sekitar Mall Metropolitan, ia menilai jalur air tersebut memiliki potensi besar jika ditata dan dikembangkan secara serius.
Kini, gagasan itu mulai diwujudkan melalui WAKABE.
Namun, pengembangan Kalimalang tidak berhenti pada urusan pariwisata. Dalam pembahasan pembangunan Kota Bekasi, persoalan transportasi, banjir, infrastruktur hingga lingkungan turut menjadi perhatian.
Salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan penguatan transportasi publik untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di Jalan Kyai Haji Zainur Ali. Ruas jalan tersebut juga memiliki nilai sejarah karena menggunakan nama salah satu pahlawan Kota Bekasi.
Pengembangan kawasan tersebut dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Artinya, pembangunan tidak cukup hanya memperlebar atau memperlancar jalan, tetapi harus dibarengi dengan penanganan persoalan banjir, infrastruktur dan lingkungan.
Bukan Proyek Pemkot Semata
Dedi menegaskan, pembangunan berskala besar di Kota Bekasi tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kota.
Karena itu, sinergi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov Jawa Barat menjadi kunci, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk memastikan aspek perizinan serta dukungan pembangunan dapat berjalan. Dukungan DPRD juga dinilai penting agar berbagai rencana pembangunan memiliki landasan anggaran dan kebijakan yang kuat.
Menurut Dedi, kolaborasi lintas pemerintahan diperlukan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Di sisi lain, perencanaan pembangunan Kota Bekasi untuk 2027 disebut telah diselesaikan dan disahkan lebih awal dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Peresmian WAKABE akhirnya bukan sekadar seremoni pembukaan objek wisata baru. Lebih dari itu, proyek ini menjadi taruhan baru Pemkot Bekasi untuk membuktikan bahwa Kalimalang bisa diubah dari sekadar jalur air menjadi kawasan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.
Jika rencana tersebut berjalan konsisten, Kalimalang berpeluang menjadi wajah baru Kota Bekasi—tempat wisata, ruang publik, penggerak UMKM, sekaligus calon jalur transportasi air menuju Jakarta.
Tantangannya kini bukan lagi soal apakah Kalimalang memiliki potensi. Pertanyaannya adalah seberapa serius pemerintah mengubah potensi tersebut menjadi kawasan yang benar-benar hidup, tertata, aman, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
