JAKARTA – Parlemen melontarkan sinyal keras terhadap ekspansi ritel modern di pedesaan. Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa di Gedung DPR, Senayan, 12 November 2025.
Ketua Komisi V Lasarus secara terbuka mendorong pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menghentikan laju jaringan minimarket besar seperti Indomaret dan Alfamart, seiring dorongan menjadikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi desa.
JAKARTA – Parlemen melontarkan sinyal keras terhadap ekspansi ritel modern di pedesaan. Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa di Gedung DPR, Senayan, 12 November 2025.
Ketua Komisi V Lasarus secara terbuka mendorong pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menghentikan laju jaringan minimarket besar seperti Indomaret dan Alfamart, seiring dorongan menjadikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi desa.
Lasarus menilai penguatan Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus disertai arah kebijakan yang konkret. Ia secara terbuka mendesak pemerintah menyiapkan peta jalan yang jelas untuk mengendalikan laju ekspansi jaringan minimarket besar di wilayah desa.
“Saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti kita pemerintah mengambil ini,” ujar Lasarus.
Menurutnya, desa tidak boleh terus berada dalam bayang-bayang ritel modern. Ruang ekonomi lokal, kata dia, harus didominasi oleh BUMDes dan koperasi desa agar manfaatnya benar-benar kembali ke masyarakat.
“Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri, kita dukung sepenuhnya,” tambahnya.
Meski demikian, Lasarus mengakui kebijakan tersebut tidak akan berjalan tanpa gesekan. Ia mengingatkan potensi perlawanan dari pelaku usaha yang kepentingannya terdampak, bahkan menyebut tanda-tanda resistensi sudah mulai terasa.
“Tentu saya yakin, Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar ya. ‘Wah, ini Pak Lasarus dengan Pak Yandri ini punya kolaborasi bikin susah bisnis kita ini’. Ah, sudah mulai mengobrol dia. Kita hadapi dengan baik Pak Yandri ya,” tuturnya.
Dalam forum yang sama, Mendes Yandri Susanto menyuarakan posisi yang lebih keras. Ia menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih harus diikuti penghentian penyebaran minimarket modern di desa, yang dinilai menciptakan persaingan tidak seimbang.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri.
Yandri menyoroti masifnya pertumbuhan gerai ritel modern yang disebut telah menembus lebih dari 20.000 unit secara nasional. Skala usaha yang sangat besar itu, menurutnya, berpotensi melemahkan usaha ekonomi desa yang masih bertumbuh.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tegasnya.
Ia juga menilai akumulasi kekuatan ekonomi ritel modern sudah melampaui batas kewajaran dalam konteks pemerataan ekonomi nasional.
“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambung Yandri.
Pernyataan di rapat kerja tersebut memperlihatkan sinyal kuat keberpihakan pada ekonomi desa berbasis koperasi. Namun wacana pembatasan ritel modern dipastikan akan menjadi perdebatan panjang, mengingat besarnya kepentingan bisnis dan implikasi kebijakan terhadap iklim usaha. Pemerintah kini dituntut merumuskan strategi yang presisi agar penguatan ekonomi desa berjalan tanpa memicu turbulensi baru di sektor ritel.
About the Author
