Jakarta, Mata4.com – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menyoroti insiden kebakaran yang terjadi di areal kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau, Rabu malam (1/10/2025). Ia menilai peristiwa tersebut memperlihatkan lemahnya ketahanan energi nasional dan berpotensi semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga:
bea cukai perkuat dukungan industri
Menurut Mulyanto, dengan lifting minyak nasional yang hanya sekitar 600 ribu barel per hari (BPH), sementara kebutuhan mencapai 1,6 juta BPH, ditambah kapasitas kilang domestik yang hanya sekitar 1 juta BPH, Indonesia semakin bergantung pada impor BBM. Kondisi ini membuat subsidi energi kian berat bagi APBN.
“Fakta ini tentu tidak menggembirakan. Yang gembira hanya para mafia impor migas yang terus bisa mendulang untung. Artinya kita tidak bisa lagi menunda reformasi perkilangan nasional. Kita harus bertindak cepat dan terukur. Bila tidak, kita akan terus poco-poco, tidak ada kemajuan yang berarti,” ujar Mulyanto di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ia mendesak pemerintah mengambil langkah strategis dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kilang tua seperti Dumai, Balongan, dan Cilacap. Audit teknis, penggantian peralatan yang rentan, serta peningkatan sistem keselamatan dan proteksi kebakaran disebut harus segera dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden.
“Faktanya, hampir setiap empat bulan sekali terjadi kebakaran kilang minyak. Padahal sudah ada unit organisasi setingkat direktur untuk urusan manajemen risiko di Pertamina. Aspek ini harus dievaluasi mendalam kalau pemerintah serius menangani ketahanan energi,” tambahnya.
Selain itu, Mulyanto menekankan pentingnya percepatan proyek peningkatan kapasitas kilang lama (RDMP) serta penyelesaian pembangunan kilang baru. Ia mencontohkan proyek modernisasi di Balikpapan, Cilacap, dan Balongan yang harus dituntaskan tepat waktu, serta percepatan pembangunan kilang Tuban.
“Jangan terkatung-katung seperti sekarang ini. Salah-salah bisa ambyar pembangunannya seperti kilang Bontang,” tegasnya.
Terkait pendanaan, Mulyanto menilai pemerintah dapat mengupayakannya melalui Danantara, sekaligus menggandeng swasta maupun investor asing.
“Tanpa langkah konkret memperkuat kilang lama, mempercepat pembangunan kilang baru, dan mengamankan cadangan BBM nasional, kita akan terus rentan terhadap krisis energi dan defisit migas yang menggerus APBN,” pungkasnya.
