Jakarta, Mata4.com — Di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap lembaga legislatif dan munculnya gelombang demonstrasi yang mengangkat isu transparansi dan reformasi kebijakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan sikap terbuka terhadap tuntutan gerakan masyarakat yang dikenal dengan sebutan “17+8”.
Sebagai langkah konkret, DPP PKB secara resmi menginstruksikan kepada seluruh kadernya yang duduk di parlemen, baik di tingkat DPR RI maupun DPRD, untuk menyelenggarakan dialog terbuka dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis kepercayaan yang berkembang terhadap institusi-institusi politik, sekaligus sebagai upaya PKB untuk membangun kembali hubungan dialogis antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Apa Itu Gerakan “17+8”?
Gerakan “17+8” merupakan kumpulan tuntutan sipil yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat, terutama mahasiswa, akademisi, dan aktivis hak sipil, menyusul gelombang aksi unjuk rasa nasional yang berlangsung sejak Agustus 2025.
17 tuntutan jangka pendek berisi permintaan yang dinilai harus segera direspons dalam hitungan hari, seperti:
- Menarik aparat militer dari pengamanan sipil
- Menghentikan kekerasan dalam penanganan demonstrasi
- Menolak kenaikan fasilitas dan tunjangan anggota DPR
- Transparansi penuh terhadap anggaran negara dan pengeluaran parlemen
- Akses rakyat terhadap ruang konsultasi kebijakan
Sementara 8 tuntutan jangka panjang bersifat sistemik, menyasar reformasi kelembagaan, perundang-undangan, dan tata kelola demokrasi, seperti:
- Reformasi partai politik
- Evaluasi sistem proporsional terbuka
- Penguatan perlindungan terhadap aktivis dan jurnalis
- Penataan ulang relasi sipil–militer
- RUU Perlindungan Masyarakat Sipil
Gerakan ini banyak mendapat dukungan moral dari kalangan kampus dan organisasi masyarakat sipil.
PKB: Kritik Adalah Vitamin Demokrasi
Dalam pernyataan resminya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Nadhir Alwi, menegaskan bahwa partainya menyambut positif setiap aspirasi publik yang disampaikan secara konstitusional dan damai. Ia menyebut gerakan ini sebagai bentuk ekspresi demokrasi yang sehat.
“Kritik dan tuntutan adalah vitamin demokrasi. Kami mendengar dan memahami keresahan yang disampaikan oleh publik. Karena itu, kami memilih untuk membuka ruang dialog, bukan justru membatasi,” ujar Nadhir kepada wartawan di Jakarta.
PKB, lanjutnya, telah mengeluarkan instruksi resmi kepada fraksi PKB di DPR RI dan seluruh DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk segera merespons situasi ini melalui penyelenggaraan dialog publik terbuka, baik secara langsung maupun daring.
Dialog Terbuka: Jadwal dan Mekanisme
Dialog terbuka ini akan difokuskan pada tiga hal utama:
- Mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait 17+8
- Menjelaskan posisi PKB terhadap setiap tuntutan
- Menampung rekomendasi untuk dibawa ke pembahasan fraksi di DPR/DPRD
Di tingkat nasional, Fraksi PKB DPR RI dijadwalkan menggelar sesi dialog pertama pada 5 September 2025 di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Acara ini terbuka untuk publik, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui siaran langsung daring di media sosial resmi PKB.
Transparansi dan Evaluasi Kinerja Legislator
Selain membuka ruang dialog, PKB juga menyatakan kesediaannya untuk mendorong evaluasi terhadap kinerja anggota legislatif, termasuk mengenai tunjangan, fasilitas, serta pola kerja yang dianggap publik masih belum transparan.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Huda Wirawan, menegaskan bahwa kritik terhadap fasilitas dewan adalah sah dan perlu dijawab secara argumentatif, bukan defensif.
“Kami memahami bahwa kepercayaan publik sedang diuji. Karena itu, seluruh kader PKB wajib menjaga integritasnya sebagai wakil rakyat, dan jika ada fasilitas yang dianggap berlebihan, kita harus siap mengevaluasinya,” katanya.
Dukungan Internal dan Sikap Terbuka PKB
Beberapa kepala daerah dari PKB juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif dialog terbuka ini. Gubernur Jawa Timur, yang juga kader PKB, menyebut gerakan 17+8 sebagai “wake-up call” bagi partai dan parlemen untuk lebih peka terhadap suara rakyat.
Menurutnya, dialog ini bukan hanya seremonial, tetapi harus dijadikan alat ukur nyata bagaimana partai politik merespons aspirasi dari bawah secara langsung, tanpa perantara elit atau batasan birokrasi.
Tanggapan Mahasiswa: “Kita Tunggu Aksinya”
Sementara itu, sejumlah organisasi mahasiswa menyambut baik sikap PKB, namun menekankan bahwa komitmen harus dibuktikan dengan tindakan nyata.
“Kita apresiasi PKB karena membuka ruang dialog. Tapi jangan berhenti di panggung retorika. Yang kami tunggu adalah sejauh mana komitmen ini diterjemahkan dalam kebijakan dan sikap fraksi di DPR,” ujar Rizky Darmawan, koordinator aksi mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Jakarta.
Kesimpulan: Politik yang Lebih Terbuka dan Responsif
Langkah PKB untuk mendukung tuntutan “17+8” dan mendorong kader legislatifnya menggelar dialog publik terbuka menandai pergeseran pendekatan politik yang lebih inklusif, partisipatif, dan komunikatif.
Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi formal, respons seperti ini dinilai penting untuk menjaga legitimasi politik dan mencegah terjadinya polarisasi lebih lanjut di masyarakat.
About the Author
