Jakarta, Mata4com — Momentum Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi pengingat penting bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila ruang kritik, kebebasan berekspresi, dan dialog publik tetap terjaga.
Anggota Komisi I DPR RI dari PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati.
Menurut Yulius, negara yang demokratis harus mampu membuka ruang dialog yang inklusif serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
“Perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari proses demokrasi. Karena itu, ruang dialog yang terbuka, kebebasan berekspresi, serta sikap saling menghormati harus terus dijaga dalam kehidupan publik,” ujarnya saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Senin (1/6/2026).
Ia menilai keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur semata. Menurutnya, kualitas demokrasi dan tegaknya keadilan hukum juga menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan suatu bangsa.
Yulius menekankan bahwa kemampuan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan kritik masyarakat merupakan salah satu cerminan kedewasaan demokrasi. Oleh karena itu, pembangunan harus berjalan beriringan dengan partisipasi publik yang luas serta sistem hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.
“Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada saat yang sama, demokrasi perlu tetap membuka ruang partisipasi dan kritik, sementara hukum harus hadir sebagai instrumen keadilan bagi semua,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat kembali etika publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diperingati dalam seremoni tahunan, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Yulius menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang responsif terhadap suara rakyat, sistem hukum yang adil, pembangunan yang berorientasi pada kemanusiaan, serta demokrasi yang tidak alergi terhadap kritik.
“Pancasila harus hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara. Itu diwujudkan melalui negara yang mau mendengar, hukum yang berkeadilan, pembangunan yang berpihak pada rakyat, serta demokrasi yang terbuka terhadap kritik dan masukan,” tutupnya.
About the Author
